Merauke, 20 Juni 2025 — Gubernur Papua Selatan,  Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T, menegaskan bahwa opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Papua Selatan tahun anggaran 2024 merupakan tonggak awal perbaikan menyeluruh tata kelola keuangan daerah.

Dalam sambutannya pada rapat paripurna DPR Papua Selatan, Gubernur Apolo menyatakan bahwa pencapaian opini WDP—meskipun belum sempurna—menunjukkan adanya semangat dan kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menghadirkan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

“Penyerahan LHP ini bukanlah sekadar seremoni, tetapi bagian dari siklus pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Kami menyadari masih ada kekurangan, dan karena itu kami berkomitmen menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tepat waktu dan tepat sasaran,” tegas Apolo.

Ia juga menekankan bahwa seluruh proses pemeriksaan—dari tahap entry meeting hingga penyerahan hasil audit—dilakukan secara terbuka dan profesional, dan menjadi bahan refleksi untuk memperkuat sistem pengendalian internal.

Apolo menyebut bahwa opini WDP ini bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari langkah-langkah korektif yang harus ditempuh secara konsisten.

“Kami mohon pendampingan dari BPK agar semua rekomendasi dapat kami tindak lanjuti dengan baik. Harapan kami, ke depan Papua Selatan bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Gubernur, menutup sambutannya dengan semangat optimisme. (Farhan)