Merauke – Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Panitia Seleksi (Pansel) pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Selatan menggelar sosialisasi tahap pertama terkait prosedur pengangkatan
Momentum itu berlangsung di Hotel Akat, Merauke pada Senin, 9 Desember 2024.
Sosialisasi tersebut dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-43 Tahun 2024 yang mengangkat Pansel untuk mengisi keanggotaan DPR Papua Selatan masa jabatan 2024-2029.
Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno yang juga Ketua Pansel dalam sambutannya menjelaskan, pansel yang dibentuk memiliki tugas penting untuk menyaring calon anggota DPR Papua Selatan melalui mekanisme pengangkatan, dengan penekanan pada keterwakilan orang asli Papua (OAP).
"Pansel yang dilantik terdiri dari berbagai unsur, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dan organisasi perempuan,"kata dia.
Melalui momentum ini, Guritno mengatakan bahwa Pansel telah melaksanakan sosialisasi dibeberapa wilayah di Papua Selatan, termasuk di Asmat.
Dalam sosialisasi yang dilakukan, kata dia, pansel menjelaskan prosedur pengangkatan anggota DPR yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Pansel juga menetapkan pembagian kursi berdasarkan empat daerah pengangkatan yakni Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Kabupaten Asmat.
Untuk Kabupaten Merauke, kata dia, terdapat tiga kursi yang terdiri dari dua laki-laki dan satu perempuan, sedangkan tiga kabupaten lainnya masing-masing mendapatkan dua kursi, yang terbagi satu laki-laki dan satu perempuan.
Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa 30 persen dari kursi harus diisi oleh perempuan, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Gubernur.
Dia mengatakan, anggota DPR Papua Selatan yang akan diangkat berasal dari orang asli Papua dan pendaftaran calon anggota dilakukan melalui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yang kemudian mengusulkan calon-calon tersebut ke Pansel.
"Setiap daerah pengangkatan akan mengusulkan tiga kali lipat jumlah kuota kursi yang tersedia untuk seleksi,"ujarnya.
Guritno berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai proses seleksi dan memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami aturan dan mekanisme yang ada.
Dia menambahkan, sosialisasi ini merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan keterwakilan yang adil bagi orang asli Papua dalam struktur pemerintahan DPR Papua Selatan.
