INFOPAPUASELATAN.COM - Kebijakan Pemerintah Pusat melaksanakan Program Strategis Nasional atau PSN pembukaan lahan sawah seluas satu juta hektar di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan ialah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dalam negeri sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di kabupaten tersebut.
Dalam skema PSN, pemerintah berkebijakan mencetak satu juta hektar sawah baru di wilayah Distrik Ilwayab, Kaptel, Ngguti, Tubang dan sekitarnya di Kabupaten Merauke. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah sepenuhnya membiayai program tersebut dan menugaskan PT Jhonlin Group, salah satu perusahaan Indonesia sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, seperti jalan usaha tani, pelabuhan pertanian, saluran irigasi dan sebagainya.
"Program Strategis Nasional Cetak Sawah Satu Juta Hektar di Merauke ini murni dilakukan oleh negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Lahan sawah dibuka pemerintah, bibit dan pupuk disediakan pemerintah. Nanti masyarakat lokal yang kerja, dan hasilnya juga untuk mereka. Tapi karena pemerintah yang membiayai, maka ada bagi hasilnya. 20 persen untuk masyarakat dan 80 persen untuk pemerintah," kata Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dalam rapat bersama pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) di Merauke, Kamis (22/8/2024).
Dansatgas BKO Ketahanan Pangan, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mempresentasikan kebijakan PSN cetak sawah satu hektar kepada MRPS di Merauke, menyusul adanya sekelompok masyarakat yang melakukan aksi demontrasi damai menolak kegiatan investasi di Kabupaten Merauke. Jenderal bintang dua itu diundang oleh MRPS untuk memberikan gambaran dan penjelasan program tersebut, karena selama ini pemerintah daerah (kabupaten dan provinsi) belum berkoordinasi atau menjelaskan kepada MRPS selaku lembaga kultur di Papua Selatan.
"Untuk mendukung program negara ini, pemerintah menugaskan pengusaha saha lokal, Haji Isam dari PT Jhonlin Grup untuk membangun infrastruktur pendukung pertanian, seperti jalan usaha tani, jalan penghubung, dermaga pertanian dan saluran irigasi. Jalan dan dermaga untuk akses masuk alat-alat pertanian. Dan lebih dari itu, jalan dan dermaga itu untuk masyarakat, mempermudah akses masyarakat di sana," kata Mayjen TNI Ahmad Rizal.
Ia menegaskan bahwa proyek pertanian satu juta hektar sawah yang sedang dikerjakan itu bukan proyek swasta, tetapi murni dilakukan oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, terlebih khusus bagi masyarakat di empat distrik yang menerima manfaat program tersebut. Bahkan Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan dengan adanya satu juta hektar lahan padi di Merauke, ke depan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia.
Dalam persentasenya, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menggambarkan nilai ekonomi atau keuntungan masyarakat dari program tersebut, seperti menerima manfaat dari infrastruktur yang dibangun (jalan dan dermaga), dan masyarakat juga menikmati bagi hasil pertanian pemerintah.
"Itu hasil dari penjualan beras yang diproduksi di empat distrik tersebut. Penyerapan beras dilakukan oleh pemerintah melalui Bulog. Jadi bukan oleh swasta atau tengkulak yang beli di sana, itu tidak diperbolehkan. Karena negara yang membiayai, dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Dansatgas BKO Ketahanan Pangan, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani berharap semua elemen masyarakat di Kabupaten Merauke, dan juga terutama pemerintah daerah (Pemprov, Pemkab, MPRS dan DPRD) mendukung kebijakan pemerintah pusat utu, karena sejatinya untuk kepentingan negara dan masyarakat. Pemimpin di daerah juga diharapkan sejalan atau linear dengan program yang digulirkan pusat.
"Pemerintah daerah harus perbanyak sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sebenar-benarnya program ini dilaksanakan negara dan untuk kesejahteraan masyarakat," tegasnya lagi. (*)
