Akses Jalan Perbatasan Dinilai Mendesak, Wagub Minta Perhatian Serius Komisi II DPR RI

Merauke — Keterbatasan akses jalan dan sarana transportasi di kawasan perbatasan Papua Selatan dinilai masih menjadi hambatan utama bagi pelayanan publik dan pergerakan ekonomi masyarakat. Karena itu, perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya Komisi II DPR RI, sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan tersebut.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, dalam pertemuan antara Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Forkopimda, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Pertemuan tersebut digelar di Swiss-Belhotel Merauke, Rabu (4/2/2026).

Paskalis menekankan pentingnya memahami karakteristik wilayah perbatasan Papua Selatan yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Wilayah ini didominasi hutan lebat, rawa, serta kawasan terpencil yang sulit dijangkau, sehingga berdampak langsung pada mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Ia menjelaskan, keterbatasan akses transportasi dan komunikasi tidak hanya menyulitkan aktivitas warga, tetapi juga meningkatkan biaya logistik secara signifikan. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar dalam pengembangan infrastruktur serta penyediaan layanan publik yang merata.

“Kami di Papua Selatan tidak mengeluhkan mahalnya Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi kesulitan transportasi yang sering dikeluhkan masyarakat karena terkesan langka dan sulit diakses,” ujar Paskalis.

Menurutnya, kondisi geografis yang sulit dijangkau ini berimplikasi langsung pada jangkauan pelayanan dasar. Tidak sedikit warga di kawasan perbatasan yang mengalami kesulitan mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, padahal keduanya merupakan hak dasar masyarakat.

Paskalis menegaskan, kehadiran negara secara konsisten sangat diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut melalui dukungan kebijakan dan pengawasan yang berkelanjutan. Pengelolaan wilayah perbatasan yang konsisten diyakini mampu memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduk.

“Harus ada kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah perbatasan,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan dan peningkatan jalan nasional sebagai urat nadi konektivitas Papua Selatan, yang menghubungkan Merauke–Sota, Tanah Merah, hingga Boven Digoel–Yetetkun.

“Akses jalan nasional ini sangat vital karena menghubungkan pusat-pusat aktivitas pemerintahan dan masyarakat di kawasan perbatasan,” pungkas Paskalis. (LS)