Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
“Untuk tahun ini, anggaran turun dan boleh dibilang jumlahnya sangat kecil dari tahun sebelumnya
Gubernur pimpin rapat OPD Pemprov (Foto: Humas)
MERUKE – Pelayanan publik di Papua Selatan tahun ini dituntut lebih efisien. Penurunan anggaran 2026 membuat Pemerintah Provinsi Papua Selatan harus memastikan setiap rupiah dikelola secara tertib dan akuntabel.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di ruang rapat lantai tiga Kantor Gubernur Papua Selatan, Merauke, Senin (23/2/2026), Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo didampingi Sekretaris Daerah Ferdinandus Kainakaimu membahas secara khusus pelaporan penggunaan anggaran tahun 2025 serta kondisi fiskal tahun berjalan.
Rakor tersebut melibatkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), staf ahli gubernur, dan para kepala biro.
Mengawali pertemuan, Sekda Ferdinandus menegaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut arahan gubernur saat apel bersama.
“Sesuai arahan gubernur dalam apel bersama tadi, kita akan lebih lanjut dengar arahan selanjutnya terkait penggunaan anggaran 2025,” kata Ferdinandus.
Setelah membuka rapat, Gubernur Apolo mempresentasikan pelaporan penggunaan anggaran 2025 beserta capaian dari seluruh OPD. Ia kembali mengingatkan agar seluruh pimpinan OPD kooperatif dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Selatan.
Menurutnya, ketepatan dan kelengkapan data menjadi kunci dalam proses pemeriksaan.
Selain itu, para pimpinan OPD diingatkan bahwa batas akhir pelaporan anggaran 2025 jatuh pada akhir Februari 2026. Pelaporan yang belum rampung diminta segera diselesaikan.
Masih dalam rakor tersebut, Gubernur Apolo juga menjelaskan kondisi keuangan Provinsi Papua Selatan tahun 2026. Ia menyebut anggaran tahun ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Untuk tahun ini, anggaran turun dan boleh dibilang jumlahnya sangat kecil dari tahun sebelumnya,” ujarnya.
Situasi ini, menurutnya, harus direspons dengan penyesuaian program kerja dan penguatan prioritas pembangunan.
Usai pemaparan, gubernur membuka ruang diskusi. Para pimpinan OPD diberikan kesempatan untuk menanggapi, berdiskusi terkait program kerja, serta menyampaikan masukan dan saran dalam menghadapi keterbatasan anggaran tahun berjalan.
Rakor tersebut menjadi momentum konsolidasi internal Pemprov Papua Selatan untuk memastikan pengelolaan anggaran tetap transparan, tepat sasaran, dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. (Tom)
