Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Ke depan, kita perlu memperkuat koordinasi agar pembangunan bisa dipercepat dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Gubernur memberikan sambutan dalam serah terima aset
Merauke, 4 Mei 2026 – Penataan aset daerah dipercepat untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan mengembalikan lima fasilitas kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke.
Pengembalian dilakukan melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), Senin (4/5/2026), di ruang rapat Kantor Bupati Merauke, sebagai bagian dari penertiban administrasi pascapembentukan provinsi.
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih mandiri dan tertib.
“Seluruh proses pembentukan hingga penataan kelembagaan dapat berjalan baik karena dukungan penuh dari kabupaten, khususnya Merauke,” ujar Apolo.
Ia menjelaskan, sejak awal pembentukan Provinsi Papua Selatan, Pemkab Merauke memberikan dukungan melalui skema pinjam pakai aset untuk memastikan roda pemerintahan berjalan. Kini, aset yang tidak lagi digunakan mulai dikembalikan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses inventarisasi.
Adapun aset yang dikembalikan meliputi:
* Kantor Gedung Negara
* Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di samping Gedung Negara
* Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di belakang Gedung Negara
* Kantor Dinas Pendidikan
* Bangunan eks Puskesmas yang sebelumnya digunakan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan di depan Polres Merauke
Menurut Apolo, pengembalian aset ini penting untuk memastikan pencatatan yang akurat, baik terhadap aset bergerak maupun tidak bergerak, sehingga pengelolaannya menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, Pemprov Papua Selatan mulai mengoperasikan pusat pemerintahan di kawasan Salor, meskipun masih dalam tahap perawatan. Sejumlah fasilitas seperti kantor gubernur, kantor DPR Papua Selatan, rumah susun ASN, hingga rumah jabatan sementara telah dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas organisasi perangkat daerah.
Apolo juga menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
“Ke depan, kita perlu memperkuat koordinasi agar pembangunan bisa dipercepat dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Pengembalian lima aset ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih tertib sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat di Papua Selatan. (Tom)
