Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Apolo mengusulkan agar Pemprov lebih dulu menyiapkan surat resmi untuk meminta penjelasan atas dasar pemalangan dan status lahan. Ia juga membuka kemungkinan mengajukan audiensi langsung agar warga dan pemerintah daerah dapat mendengar penjelasan mengenai hasil pemeriksaan Satgas PKH di lapangan.
Audiensi di kantor Gubernur PPS
MERAUKE, IPS — Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo membuka peluang melibatkan perwakilan warga Kampung Miri dalam audiensi dengan Menteri Pertahanan selaku Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Langkah itu diusulkan setelah sembilan marga di Boven Digoel menyampaikan bahwa mereka belum mendapat penjelasan atas pemalangan lahan seluas 14.234 hektare.
Usulan tersebut disampaikan Apolo saat memimpin audiensi di Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (12/10/2026). Pertemuan itu dihadiri perwakilan sembilan marga, Kepala Kampung Miri, dan Asisten III Setda Boven Digoel.
Apolo mengusulkan agar Pemprov lebih dulu menyiapkan surat resmi untuk meminta penjelasan atas dasar pemalangan dan status lahan. Ia juga membuka kemungkinan mengajukan audiensi langsung agar warga dan pemerintah daerah dapat mendengar penjelasan mengenai hasil pemeriksaan Satgas PKH di lapangan.
“Apabila permohonan tersebut mendapat kesempatan untuk diterima, kita dapat bersama-sama menghadap beliau dengan melibatkan perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten, MRP, DPR Afirmasi, Kepala Kampung Miri, serta perwakilan masyarakat dan pihak terkait lainnya,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov akan menyiapkan surat kepada Menteri Pertahanan dengan menyertakan surat dari Kepala Kampung Miri dan Bupati Boven Digoel, serta notulensi audiensi. Apolo menekankan pentingnya penjelasan resmi agar seluruh pihak memperoleh informasi yang utuh sebelum menentukan langkah selanjutnya.
