Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Kita minta kepada semua pihak agar mendukung proses yang sedang berlangsung
Gubernur dan aliansi mahasiswa dan pemuda audiensi di GN (Foto: IPS)
Merauke, Senin 3 November 2025 Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyiapkan tiga langkah strategis untuk menangani persoalan kriminalitas dan keresahan sosial di wilayah ini. Langkah tersebut mencakup penegakan hukum jangka pendek, pembentukan pos keamanan jangka menengah, dan pembinaan masyarakat jangka panjang.
Hal itu disampaikan Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, di hadapan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Provinsi Papua Selatan saat berdialog di Aula Kantor Gubernur, Senin (3/11/2025).
“Untuk jangka pendek, kita meminta kepada pihak keamanan TNI/Polri untuk menindak tegas para pelaku kriminal dan melakukan langkah-langkah penegakan hukum di seluruh wilayah hukum Provinsi Papua Selatan,” ujarnya.
Dalam jangka menengah, Gubernur Apolo menjelaskan, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Daerah (Dirjen PHD) Kemendagri sudah membahas rancangan regulasi yang akan segera diserahkan ke DPR Papua Selatan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Kita minta kepada semua pihak agar mendukung proses yang sedang berlangsung,” katanya.
Selain itu, pemerintah akan mendorong pembentukan pos-pos keamanan dan patroli bersama antara TNI/Polri dan Satpol PP baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Sementara untuk jangka panjang, Pemprov Papua Selatan berencana menjalankan program edukasi, sosialisasi, pembinaan, dan pelatihan kerja bagi anak muda dan masyarakat.
“Lantaran tingkat pengangguran yang tinggi juga memicu tingkat kriminalitas,” tambah Gubernur Apolo. (LBS)
