Apolo Safanpo Tegas: Perusahaan Masuk Papua Selatan Harus Bangun Kebun Plasma Sebelum Berproduksi

MERAUKE, INFO PAPUA SELATAN – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menegaskan bahwa perusahaan yang berinvestasi di Papua Selatan harus menyiapkan kebun plasma bagi masyarakat adat pemilik hak ulayat sebelum memulai kegiatan produksi. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk menikmati hasil investasi yang berlangsung di atas tanah mereka.

“Semua perusahaan yang masuk ke Papua Selatan, sebelum dia berproduksi dia harus bikinkan dulu kebun plasma untuk masyarakat agar nanti berproduksi bersama-sama,” tegas Apolo Safanpo.

Penegasan tersebut menjadi pesan utama Gubernur saat meninjau langsung pengembangan kebun plasma perkebunan tebu PT Global Papua Abadi (GPA) di Sermayam Indah, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Sabtu (24/10/2026).

Dalam kunjungan bersama unsur Forkopimda Papua Selatan dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Apolo melihat langsung areal yang dipersiapkan perusahaan sebagai perkebunan plasma bagi masyarakat adat.

Gubernur menekankan, pembangunan perkebunan plasma harus berjalan seiring dengan pembangunan kebun inti perusahaan. Bahkan, sebelum perusahaan mulai berproduksi pada 2027, areal plasma yang menjadi hak masyarakat diharapkan sudah siap untuk menghasilkan.

“Jadi kami pemerintah meminta kepada pihak perusahaan supaya sebelum perusahaan beroperasi untuk berproduksi pada tahun 2027, maka 20 persen dari total luasan areal perkebunan yang diperuntukkan bagi perkebunan plasma bagi masyarakat adat setempat,” ujar Apolo.

Menurutnya, kebijakan tersebut diarahkan agar masyarakat adat tidak hanya menjadi pemilik tanah tempat berlangsungnya investasi, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi sejak kegiatan produksi dimulai.

Ia berharap proses penanaman tebu di lahan plasma berjalan sesuai rencana sehingga pada 2027 kebun masyarakat dan perusahaan dapat mulai berproduksi secara bersamaan.

Produksi tebu tersebut juga diharapkan mendukung pemenuhan kebutuhan gula nasional dan pengembangan etanol sebagai bagian dari program pemerintah pusat.

PT GPA Siapkan Sekitar 4.000 Hektare Kebun Plasma

Koordinator Operasional dan Penyiapan Lahan sekaligus Pimpinan Proyek Perkebunan Tebu PT GPA, Totok Lestiyo, menjelaskan bahwa perusahaan merencanakan pembangunan kebun plasma seluas kurang lebih 4.000 hektare untuk masyarakat adat pemilik hak ulayat.

Totok memastikan bahwa kualitas kebun plasma dirancang tidak berbeda dengan kebun inti milik perusahaan, termasuk kualitas bibit, tanaman, sistem irigasi, hingga fasilitas pendukung lainnya.

“Jadi kualitas plasma dengan kualitas inti itu tidak ada bedanya,” jelas Totok.

Ia menerangkan, kebun plasma nantinya direncanakan dikelola melalui koperasi yang beranggotakan masyarakat adat pemilik hak ulayat.

Pembentukan koperasi tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mencegah pengalihan hak kepada pihak luar.

“Jadi bisa diwariskan tapi tidak bisa dijual. Karena kalau tidak nanti orang luar masuk, koperasinya kacau,” katanya menjelaskan konsep yang tengah dipersiapkan perusahaan.

Menurut Totok, masyarakat adat dapat bekerja langsung di perkebunan apabila menghendaki. Namun, mereka yang tidak bekerja tetap direncanakan memperoleh manfaat melalui pembagian keuntungan koperasi.

“Kalau masyarakat ingin bekerja bisa, tapi kalau tidak bekerja tidak apa-apa,” ujarnya.

Dalam skema tersebut, pengelolaan teknis kebun plasma direncanakan dilakukan perusahaan, sementara keuntungan yang menjadi hak masyarakat disalurkan melalui koperasi.

Frederikus Gebze: Biasanya Perusahaan Jalan Dulu, Baru Plasma

Langkah Gubernur Apolo Safanpo mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat sekaligus mantan Bupati Merauke, Frederikus Gebze.

Menurut Frederikus, kebijakan yang mendorong pembangunan kebun plasma bersamaan dengan kebun perusahaan merupakan perubahan penting dalam pengelolaan investasi perkebunan di Tanah Papua.

Ia mengungkapkan, berdasarkan pengalaman dan pengamatannya, kebun plasma masyarakat sering kali baru berjalan setelah perusahaan beroperasi selama 10 hingga 20 tahun.

Namun, pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan perkebunan tebu PT GPA dinilainya berbeda karena pembangunan plasma dilakukan sejak awal.

“Di mana-mana itu selalu perusahaan jalan dulu baru plasma. Ini plasma bersamaan,” ungkap Frederikus.

Frederikus menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan di bawah kepemimpinan Apolo Safanpo karena dinilainya telah mengambil langkah yang memberi ruang bagi masyarakat adat untuk ikut menikmati manfaat investasi lebih awal.

Ia juga menyoroti pembangunan fasilitas, irigasi, pembibitan, hingga penanaman yang dipersiapkan dengan standar yang sama antara kebun plasma dan kebun inti.

Yohanis Mahuze: Ini Langkah Maju bagi Masyarakat Adat

Dukungan serupa disampaikan tokoh masyarakat Yohanis Lamis Mahuze.

Yohanis menilai pendekatan pengembangan kebun plasma yang dilakukan PT GPA atas dorongan Pemerintah Provinsi Papua Selatan merupakan langkah maju bagi perlindungan kepentingan masyarakat adat.

Menurutnya, sudah banyak investor perkebunan masuk ke Papua Selatan, tetapi tidak seluruhnya menyediakan kebun plasma sejak awal kegiatan usaha.

Ia menyoroti langkah PT GPA yang menurut pengamatannya justru membuka lahan plasma sebelum melakukan penanaman di areal kebun inti.

“Dan yang baru ada ini, hari ini PT GPA, dia sebelum tanam kebun di HGU, dia buka dulu lahan plasma,” kata Yohanis.

“Lahan plasma ini, ini merupakan suatu langkah maju,” lanjutnya.

Yohanis berharap pendekatan tersebut juga dapat diterapkan dalam investasi yang berlangsung di wilayah Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Asmat.

Apolo Dorong Masyarakat Adat Menikmati Hasil Investasi Sejak Awal

Penegasan Gubernur Apolo Safanpo menempatkan pembangunan kebun plasma sebagai salah satu perhatian pemerintah dalam pengembangan investasi perkebunan di Papua Selatan.

Melalui pendekatan ini, investasi diharapkan tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat adat pemilik hak ulayat sejak kegiatan produksi dimulai.

Rencana pengembangan sekitar 4.000 hektare kebun plasma PT GPA menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan penyelesaian pembangunan lahan, pembentukan koperasi, dan kepastian mekanisme pembagian manfaat bagi masyarakat.

Pesan Apolo Safanpo jelas: perusahaan dan masyarakat adat harus dipersiapkan untuk menikmati hasil produksi secara bersamaan, bukan perusahaan lebih dahulu sementara masyarakat pemilik tanah harus menunggu. (**)