Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Kejadian-kejadian sosial hari ini disebabkan oleh permasalahan kecil yang tidak diperhatikan. Karena itu harus didata agar ke depan tidak terjadi masalah yang sama
Rapat OPD Pemprov PPS (Foto: Humas)
Merauke, 15 April 2026 – Ketepatan bantuan sosial dan kebijakan perlindungan masyarakat sangat bergantung pada kualitas data. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) meningkatkan kapasitas pengelola Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) guna memastikan pendataan masalah sosial lebih akurat dan terintegrasi.
Kegiatan peningkatan kapasitas pengelola SIKS-NG berlangsung di Hotel Corein Merauke, Rabu (15/4/2026), dengan melibatkan peserta dari empat kabupaten di Papua Selatan, yakni Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.
Mewakili Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno menegaskan pentingnya transformasi digital dalam pendataan sosial.
Menurutnya, pengelolaan data yang akurat menjadi fondasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun kementerian.
“Karena masalah sosial ini sering terjadi di sekitar kita, tetapi kadang-kadang kita tidak tahu dan tidak ada datanya,” kata Guritno.
Ia menambahkan, berbagai persoalan sosial yang tidak terdeteksi sejak awal berpotensi berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Karena itu, data yang lengkap dan terus diperbarui menjadi langkah penting untuk melakukan pencegahan maupun rehabilitasi.
“Kita harus mencegah masalah-masalah sosial itu dengan memiliki data, sehingga kita bisa antisipasi,” ujarnya.
Selain berfungsi sebagai alat antisipasi, data yang akurat juga membantu pemerintah melakukan intervensi yang tepat terhadap masyarakat yang membutuhkan. Guritno menekankan pentingnya koordinasi antar instansi agar data yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan.
Ia berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan menyerap materi secara optimal, sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah pusat maupun provinsi agar penanganan masalah sosial semakin efektif.
“Kejadian-kejadian sosial hari ini disebabkan oleh permasalahan kecil yang tidak diperhatikan. Karena itu harus didata agar ke depan tidak terjadi masalah yang sama,” jelasnya.
Usai sambutan, Agustinus Joko Guritno secara resmi membuka kegiatan peningkatan kapasitas pengelola SIKS-NG dengan menabuh tifa sebagai simbol dimulainya kegiatan.
Melalui penguatan kapasitas pengelola SIKS-NG, pemerintah berharap penanganan masalah sosial di Papua Selatan semakin cepat, tepat, dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (**)
