Kalau sampai muncul Otsus jilid ketiga, berarti Otsus pertama dan kedua dianggap gagal.
Kalau Raperdasus sudah jadi, semua proses rekomendasi MRP bisa langsung berbasis data
Kalau sistem ini berjalan baik, ke depan kita tidak perlu debat siapa orang asli Papua dan siapa bukan
Kalau datanya benar, analisisnya benar, dan informasinya akurat, maka kebijakannya juga akan benar.
Tugas kami adalah melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, koordinasi, dan pengawasan
Kalau tahun ini di Kimaam, tahun depan bisa di distrik lain
Terkait hak-hak masyarakat adat sudah pasti kami MRP ada pada posisi itu, karena kami representasi masyarakat adat yang ada pada pemerintah dan kami diatur melalui mekanisme pemerintahan
Pembentukan komite ini menandai langkah strategis pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah dalam pelaksanaan kebijakan Otsus Papua