Informasi Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Tugas kami adalah melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, koordinasi, dan pengawasan
Yoseph Yolmen memberikan materi dalam sosialisasi aplikasi SIAK Plus OAP
Merauke, 9 Oktober 2025 — Kepala Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Selatan, Yoseph Yolmen, menegaskan pentingnya membangun satu data Orang Asli Papua (OAP) sebagai dasar kebijakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tata Kelola Aplikasi SIAK Plus OAP di Hotel Swiss-Belhotel Merauke, Kamis (9/10/2025).
Dalam paparannya, Yolmen menjelaskan bahwa BP3OKP dibentuk oleh Presiden dan Wakil Presiden RI untuk memastikan percepatan pembangunan Papua berjalan secara sinkron, harmonis, transparan, dan akuntabel.
“Tugas kami adalah melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, koordinasi, dan pengawasan. Fokus utama kami adalah memastikan dana Otsus dan dana lainnya benar-benar menyentuh masyarakat, bukan berhenti di administrasi,” ujar Yolmen.
Ia menegaskan, BP3OKP hadir bukan sebagai lembaga birokratis tambahan, tetapi sebagai motor penggerak pembangunan yang bersih dan real untuk rakyat Papua.
Yolmen menyebut bahwa keberhasilan Otsus sangat ditentukan oleh keberadaan data OAP yang akurat dan terintegrasi lintas lembaga. Menurutnya, kolaborasi antara BP3OKP, MRP, Dukcapil, BPS, dan Bapperida merupakan kunci dalam membangun sistem kependudukan yang solid.
“Kita harus punya data OAP yang sistematis dan berkelanjutan. Dengan data yang valid, hak-hak orang asli Papua bisa diberikan tepat kepada penerimanya. Jangan sampai Otsus dibagi-bagi tanpa tahu siapa penerimanya,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pendataan OAP akan dimulai dengan tiga kriteria dasar, yakni: (1) bapak dan ibu asli Papua, (2) bapak asli Papua, dan (3) ibu asli Papua.
Sementara kategori tambahan masih akan dibahas melalui forum lintas lembaga agar tidak menimbulkan bias atau konflik sosial di kemudian hari.
Dalam hal pengawasan, Yoseph Yolmen memaparkan bahwa BP3OKP akan menerapkan mekanisme audit resmi, evaluasi lapangan, dan sistem pengawasan digital yang dapat diakses publik.
“Audit, pemantauan, dan keterlibatan masyarakat adalah bagian dari sistem kontrol. Kami ingin semua program bisa dilihat dan dinilai oleh publik,” katanya.
Yolmen juga menyoroti masih adanya KTP ganda dan data kependudukan tidak tertib di berbagai daerah. Ia mendorong percepatan digitalisasi identitas dan sinkronisasi nomor induk kependudukan (NIK) agar satu data bisa berlaku lintas layanan di seluruh Indonesia.
“Ke depan, kita ingin satu KTP berlaku untuk semua, tidak ada lagi KTP ganda atau data tumpang tindih. Semua akan berbasis sistem digital yang real-time dan transparan,” jelasnya.
Kegiatan yang dihadiri jajaran Dukcapil Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Asmat, serta unsur Bapperida, MRP dan BP3OKP Papua Selatan, menghasilkan satu komitmen bersama: membangun tata kelola data kependudukan yang transparan, terukur, dan berpihak kepada masyarakat adat demi Papua Selatan yang produktif, adil, dan sejahtera. (Tom)
