BPIP Bersama Pemprov Papua Selatan Diskusikan Peta Jalan PIP Pemerintah Daerah Provinsi

Merauke - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendiskusikan peta jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia

Diskusi tersebut sehungan dengan pelaksanaan kajian sistem pengorganisasian Peta Jalan PIP Pemerintah Daerah Provinsi di 14 provinsi di Indonesia, termasuk Papua Selatan.

Kegiatan tersebut di koordinir oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Selatan. Momentum tersebut berlangsung di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan, Selasa (21/7/2026).

Diskusi tersebut bertujuan pertama, mensosialisasikan rencana sistem pengorganisasian dan alur proses bisnis Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang akan dibakukan dalam Peraturan Presiden tentang Peta Jalan PIP.

Kedua, mengidentifikasi berbagai pandangan dan masukan dari berbagai perangkat pemerintah daerah provinsi terkait yang dibutuhkan dalam proses penyempurnaan sistem pengorganisasian Peta Jalan PIP di pemerintah daerah provinsi.

Selanjutnya, ketiga merumuskan dukungan strategis yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah provinsi dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Peta Jalan PIP

Mengawali diskusi, Asisten III Bidang Umum Setda Papua Selatan, Albert Alexander Rapami menjelaskan aturan berdirinya provinsi, hingga proses pemerintah.

Albert mengatakan, Papua Selatan termasuk salah satu provinsi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Selatan.

Lanjut dia, pembentukan bersamaan dengan pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian disusul pada Desember 2022 pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

"Jadi, kami ini bagaikan bayi yang baru lahir dan belajar berjalan, tetapi pejabat pemerintahannya bukan bayi,"kata dia.

Menurutnya, banyak pegawai senior yang dimutasikan dari empat kabupaten di wilayah Papua Selatan yakni Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Kabupaten Asmat untuk bekerja di Provinsi Papua Selatan.

"Selain itu juga dari Provinsi Papua, dan provinsi-provinsi lain yang juga secara pribadi, tapi juga dari kementerian/lembaga,"ujarnya.

Sebelumnya, kata dia, proses pemerintahan Papua Selatan berlangsung di Gedung Negara di Kota Merauke, selama kurang lebih satu tahun setengah.

Albert menyebut, Papua Selatan mulai efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di pemerintahan di Kawasan Pusat Pemerintahan (KTM) Salor pada 5 Januari 2026.

Ia mengatakan, gubernur menginstruksikan semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diarahkan ke KTM Salor dengan menempati sementara rumah khusus (rusus) pejabat esalon III

Dia menyatakan bahwa Kantor Gubernur dan DPRP Papua Selatan sudah difungsikan, Kantor Majelis Rakyat Provinsi Papua Selatan sementara dalam penyelesaian.

"Semua proses pemerintahan sudah terlaksana di KTM Salor,"kata Albert Alexander Rapami.

Rapami menambahkan, sementara ini Kesbangpol Papua Selatan sementara mempersiapkan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang bakal digelar pada 17 Agustus mendatang.