
“Ya, kami sudah berbicara secara terus-menerus. Kami membicarakan kerja sama IT Del dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk mengembangkan sumber daya manusia,” ujarnya.
"Selanjutnya,instruksi akan segera kami berikan kepada seluruh kepala perangkat daerah dan OPD untuk segera mengeksekusi program dan kegiatan yang telah disepakati secara tepat waktu, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,"ujarnya.
"Penyusunan perubahan APBD ini juga harus berpedoman pada tema dan fokus prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan,"tegas Paskalis.
Belanja gaji dan tunjangan DPRP/DPRK yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua (OAP) sudah didasarkan pada perhitungan kelompok kemampuan keuangan daerah sedang sebesar Rp7 miliar lebih
Paskalis mengatakan, belanja modal dianggarkan sebesar Rp335 miliar lebih yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah.
“Jangan pakai segala macam kewenangan untuk bikin susah orang, habis itu kita bertahta di atas orang lain punya kesusahan,” tegas Ferdinandus.