Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Negara, pemerintah, dan masyarakat membutuhkan karya serta pelayanan kita
“Ini tentang NKRI, kita perlu subsidi untuk wilayah terluar,”
Harusnya dengan sistem mereka, sudah bisa terlihat mana konten AI, mana yang palsu. Seharusnya bisa langsung ditindak,
“Perdasus yang kita buat bersama DPRP dan MRP selalu kalah oleh peraturan pemerintah dari UU sektoral, karena hirarkinya lebih tinggi. Selain itu, hampir 80 persen pasal Otsus delegatif, akhirnya kembali lagi ke UU sektoral. Ibarat ular, kepalanya dilepas tapi ekornya masih dipegang,” jelas Apolo.
Kalau ke bawahnya masih kalah dengan peraturan sektoral, Otsus ini jadi kehilangan roh. Kita lihat di sektor kehutanan, pertambangan, maupun perizinan, daerah tidak punya kewenangan penuh. Kalau ada konflik masyarakat, daerah yang disuruh menyelesaikan, padahal izinnya dari pusat. Ini persoalan serius
Coba kita tanya, apakah potensi pajak alat berat ini sudah ditagih untuk jadi pemasukan daerah? Jangan sampai PAD kita kecil, dana Otsus besar tapi tidak bisa digunakan fleksibel, sementara peluang pemasukan yang nyata tidak dioptimalkan
