Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Sudah lebih dari 20 tahun, hampir Rp200 triliun dana Otsus, DBH, dan DTI masuk ke Papua, tapi angka kemiskinan masih dua sampai tiga kali lipat di atas rata-rata nasional. Ini artinya ada yang keliru. Perbaikan tata kelola bukan pilihan, tapi keharusan
RPJMD ini bukan sekadar formalitas. Nasib Papua Selatan lima tahun ke depan akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengkaji, menilai, dan menetapkan dokumen ini menjadi peraturan daerah
Kalau ini tidak dilakukan, akan jadi bola liar yang tidak perlu. Pemerintah provinsi harus segera bersurat ke MenPAN-RB untuk membuka kuota ini,” tegasnya.
Proses ini penting agar MRP bisa berjalan efektif. Berdasarkan TATIB MRP Nomor 1 Tahun 2024, kami sepakat untuk segera memilih dua wakil ketua. Hari ini kami laksanakan pemilihan dan puji Tuhan berjalan baik
Kami orang Papua Selatan ini tidak pernah ambil wilayah adat orang lain. Maka seleksi ini harus berikan kesempatan bagi anak-anak dari tanah ini sendiri,
Hasil konsultasi kami dengan Kementerian Dalam Negeri, Dir Subdir Otsus, serta asosiasi MRP Setanah Papua menyimpulkan bahwa PP 54 dan PP 64 sudah tidak lagi relevan dengan situasi saat ini. Oleh karena itu, kami mendorong revisi secara menyeluruh,” ungkapnya.
