Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Terkait hak-hak masyarakat adat sudah pasti kami MRP ada pada posisi itu, karena kami representasi masyarakat adat yang ada pada pemerintah dan kami diatur melalui mekanisme pemerintahan
RDP PMKRI & MRPS
Merauke, 7 Oktober 2025 — Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan, Damianus Katayu, menyampaikan bahwa seluruh usulan dari PMKRI Merauke akan ditindaklanjuti dalam rapat bersama anggota MRP Papua Selatan.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat antara MRP Papua Selatan dan PMKRI Merauke yang dilaksanakan di Kantor MRP Papua Selatan, Selasa (7/10/2025).
“Soal pembentukan Pansus, kami akan tindak lanjuti dalam rapat bersama dan akan menindaklanjuti usulan dari teman-teman PMKRI. Kami MRP representasi masyarakat kultur, sudah jelas kami mendukung Undang-Undang Masyarakat Adat,” ujar Damianus Katayu.
Ia menjelaskan bahwa MRP Papua Selatan saat ini sudah menyusun Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) terkait masyarakat adat yang masih dalam proses pembahasan internal dan belum final.
“Maka secara implisit juga untuk Raperdasus kami terkait masyarakat adat nanti kami akan bahas. Kami sudah buat berdasarkan pandangan kami yang nanti akan kami undang semua pihak untuk dilakukan uji publik karena saat ini belum final, untuk diberikan pembobotan terkait Perdasus OAP,” jelasnya.
Ketua MRP menambahkan, lembaganya juga akan melihat kemungkinan untuk melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan isu masyarakat adat dalam pembahasan lebih lanjut.
“Kami akan lihat juga untuk undang PMKRI jika ada keterkaitan dengan OAP, perempuan dari adat, dan lain-lain nanti kami undang,” katanya.
Menurut Damianus, MRP Papua Selatan berada pada posisi yang jelas untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, karena lembaga tersebut merupakan representasi masyarakat kultur yang diatur dalam mekanisme pemerintahan.
“Terkait hak-hak masyarakat adat sudah pasti kami MRP ada pada posisi itu, karena kami representasi masyarakat adat yang ada pada pemerintah dan kami diatur melalui mekanisme pemerintahan. Kami mendukung apa yang diperjuangkan masyarakat adat,” tegasnya. (Tom)
