Dana Otsus Tak Dipangkas, Gubernur Papua Selatan Apresiasi Perjuangan DPD RI

Papua baru bergerak sekitar tahun 1961, jauh tertinggal dibanding daerah lain seperti Aceh dan Ambon yang lebih dulu membangun pasca-kemerdekaan

Pertemuan Gubernur PPS, Kepala OPD dan Anggota DPD RI

Merauke, 13 September 2025 – Harapan Papua untuk mengejar ketertinggalan pembangunan tetap terbuka lebar setelah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memperjuangkan agar dana otonomi khusus (Otsus) tidak dipangkas oleh pemerintah pusat.

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menyampaikan apresiasi tinggi kepada DPD RI dalam pertemuan bersama Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI di ruang rapat Kantor Gubernur, Sabtu (13/9/2025) malam.

“Dana Otsus diperuntukkan bagi percepatan pembangunan di Papua. Kalau pemerintah pusat memotong dana itu, maka Papua akan semakin tertinggal. Karena itu, kami sangat berterima kasih kepada DPD RI yang sudah memperjuangkan hal ini,” ujar Apolo.

Ia menegaskan, pembangunan di Papua baru bergerak sekitar tahun 1961, jauh tertinggal dibanding daerah lain seperti Aceh dan Ambon yang lebih dulu membangun pasca-kemerdekaan. Karena itu, dukungan pemerintah pusat menjadi sangat penting, terutama untuk wilayah pegunungan yang kondisinya masih jauh dari memadai.

Menurut Apolo, Papua Selatan saat ini memiliki APBD sekitar Rp1,3 triliun per tahun, jumlah yang tidak cukup untuk membiayai pembangunan besar. Oleh sebab itu, keberlanjutan dana Otsus tanpa pemangkasan dipandang sebagai penopang utama percepatan pembangunan di wilayah paling timur Indonesia ini. (LBS)

AGENDA
LINK TERKAIT