Dialog Adat Didorong, Pemprov Papua Selatan Siapkan Mediasi Penolakan Jalan di Salamepe–Nakias

Merauke — Akses publik sepanjang jalur Wanam–Nguti terancam tersendat menyusul penolakan pembangunan jalan di wilayah adat Kampung Salamepe dan Nakias, Kabupaten Merauke. Pemerintah Provinsi Papua Selatan memastikan akan turun langsung untuk memediasi konflik tersebut agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menegaskan bahwa persoalan yang muncul bukan sekadar soal proyek, melainkan perbedaan kepemilikan ulayat di sepanjang trase jalan yang dibangun oleh PT Jhonlin Group.

“Dalam waktu dekat kami akan melihat langsung ke sana. Tanah-tanah adat dimiliki oleh marga yang berbeda,” kata Gubernur Apolo kepada wartawan di Merauke, Senin (24/11/2025).

Ia mencontohkan proses yang pernah ditempuh pemerintah ketika memulai pembukaan jalan di wilayah Wanam.

“Waktu kita memulai di Wanam, itu ada masyarakat adat yang memiliki hak ulayat atas tanah adat di situ. Sebelum memulai pekerjaan, kita sudah melakukan mediasi dan sudah dilakukan pembangunan jalan,” ujarnya.

Namun, persoalan kembali muncul ketika pekerjaan memasuki wilayah adat yang berbeda.

“Ketika memasuki wilayah adat berikut, dimiliki oleh masyarakat adat yang lain lagi. Sehingga memang perlu kita bicarakan lagi dengan masyarakat adat pemilik hak ulayat, lalu dilakukan pembangunan setelah mendapat kesepakatan,” jelasnya.

Menurut Gubernur, kondisi serupa terjadi di Salamepe dan Nakias. Kesepakatan awal sudah ditempuh dan pembangunan berjalan, namun akses masuk berikutnya diduga memasuki area marga lain.

“Ini kemungkinan memasuki marga lain, sehingga nanti kita coba melakukan mediasi, memfasilitasi untuk melakukan dialog antara pelaksana dengan masyarakat,” tambahnya.

Pembangunan jalan Wanam–Nguti sepanjang 138 kilometer merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun untuk kepentingan umum, khususnya membuka keterisolasian wilayah selatan Papua.

Karena itu, Gubernur Apolo menekankan pentingnya komunikasi yang jernih antara semua pihak.

“Tujuan yang baik itu harus kita komunikasikan dengan baik pula kepada masyarakat, sehingga bisa didapat titik temu antara pemerintah dengan masyarakat. Nanti kita fasilitasi,” katanya.

Dengan langkah mediasi yang disiapkan Pemprov, masyarakat berharap pembangunan tidak hanya berlanjut, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh marga pemilik ulayat di sepanjang jalurnya.

Penulis : Joseph R

Editor: Ronald R