DPR Papua Selatan Dukung Evaluasi Izin Edar Miras, Akui Belum Miliki Bank Data Resmi

Merauke, Info Papua Selatan — Wakil Ketua III DPR Papua Selatan, Joseph Albin Gebze, menegaskan bahwa lembaganya mendukung langkah pemerintah provinsi untuk mengevaluasi izin edar minuman keras (miras), terutama di Kabupaten Merauke yang menjadi pusat aktivitas ekonomi wilayah selatan Papua.

Dalam wawancara di Merauke, Minggu (26/10/2025), ia mengatakan bahwa izin edar di sejumlah daerah di Papua kerap disorot karena diduga tidak sesuai dengan peraturan nasional.

“Izin edar miras di beberapa daerah di Papua seringkali disorot karena dugaan ketidaksesuaian aturan hukum nasional dan peraturan daerah yang berlaku. Dan hal itu sama terjadi di Papua Selatan, apalagi provinsi baru,” jelasnya.

Menurutnya, DPR Papua Selatan saat ini sedang mengkaji formula dan mekanisme hukum yang tepat untuk menata ulang sistem izin edar miras agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Memang ini ada satu sistem terpusat yang sulit, perlu ekstra hati-hati karena kepentingan pajak nasional dan pajak daerah. Tinggal diluruskan saja,” ujarnya.

Joseph Albin Gebze menambahkan, Gubernur Papua Selatan telah menyuarakan perlunya evaluasi terhadap izin edar miras di Merauke, sebagai langkah untuk memastikan tidak ada izin yang melanggar aturan hukum atau merugikan masyarakat.

Selain itu, ia juga mengakui bahwa DPR Papua Selatan hingga kini belum memiliki bank data terintegrasi, termasuk data penerimaan PAD dari sektor miras.

“Belum ada bank data di DPR Provinsi Papua Selatan mengenai semua aspek pembangunan, termasuk aspek-aspek kebutuhan. Tidak ada data eksklusif bahwa DPR memiliki data penerimaan PAD dari miras. Kita harus ada evaluasi yang besar,” jelasnya.

Menurutnya, evaluasi tersebut tidak hanya penting untuk menertibkan sistem izin dan pendapatan daerah, tetapi juga untuk menjadi dasar kebijakan sosial dan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat. (Farhan)