
Saya mengikuti dan mencermati setiap tahapan persidangan, di mana setiap momentum digunakan oleh anggota dewan dengan fokus dan kelengkapan perspektif dalam rangka mengkritisi sekaligus memperkaya materi LKPJ ini sebagai wujud tanggung jawab kursi dewan kepada rakyat yang diwakilinya,” kata Fadli.
Rapat Paripurna (foto : Humas)
Merauke – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan berharap Pemerintah Provinsi Papua Selatan menjadikan seluruh catatan, koreksi, dan rekomendasi dewan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah.
Harapan tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRP Papua Selatan, Fadli Burhan, dalam Rapat Paripurna DPRP Papua Selatan di Kantor DPRP Papua Selatan, Sabtu (20/6/2026), usai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Selatan Tahun Anggaran 2025.
Fadli menjelaskan bahwa pembahasan LKPJ dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai tahapan, mulai dari laporan panitia khusus, jawaban gubernur, hingga penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan kelompok khusus dewan.
“Saya mengikuti dan mencermati setiap tahapan persidangan, di mana setiap momentum digunakan oleh anggota dewan dengan fokus dan kelengkapan perspektif dalam rangka mengkritisi sekaligus memperkaya materi LKPJ ini sebagai wujud tanggung jawab kursi dewan kepada rakyat yang diwakilinya,” kata Fadli.
Menurutnya, seluruh fraksi telah menyampaikan pendapat akhir sebagai sikap politik masing-masing partai, sementara kelompok khusus dewan turut memberikan pandangan sebagai representasi masyarakat adat. Seluruh masukan tersebut telah dilengkapi dengan rekomendasi yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan.
“Saya berharap setiap catatan koreksi, baik oleh alat kelengkapan dewan maupun oleh fraksi dan kelompok khusus dewan, dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun pekerjaan dan pembangunan daerah ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Rapat Paripurna DPRP Papua Selatan telah menghasilkan kesepakatan untuk menerima sejumlah dokumen penting, di antaranya LKPJ Gubernur Papua Selatan Tahun Anggaran 2025 serta Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRP Tahun 2026.
Atas selesainya seluruh rangkaian pembahasan, Fadli menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan yang telah menjalankan tugas konstitusionalnya.
“Atas nama pimpinan dewan saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak dan ibu anggota dewan yang terhormat atas ketulusannya telah menyelesaikan seluruh tahapan sidang paripurna saat ini,” katanya.
Ia juga meminta agar pemerintah provinsi bersama seluruh organisasi perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap seluruh Pokok-Pokok Pikiran DPRP sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat Papua Selatan.