Firman: Tanpa Campur Tangan Pemerintah Distrik, Harga Barang di Okaba Sulit Stabil

Info Papua Selatan, Okaba — Setelah mencuatnya pemberitaan mengenai buruh angkut yang menuntut keadilan upah, persoalan ini kembali memantik perhatian publik. 

Kali ini, suara datang dari salah satu pemilik kios di Okaba, Firman, yang kiosnya berhadapan langsung dengan pasar tradisional masyarakat. Ia merasa perlu angkat bicara untuk memberikan gambaran dari sisi pelaku usaha yang juga terdampak.

Firman menyayangkan munculnya keluhan sepihak dari masyarakat terkait biaya buruh angkut. Menurutnya, pihak yang paling merasakan beban justru para pemilik barang—termasuk para pedagang kecil seperti dirinya.

“Seharusnya kami yang mengeluh. Kadang ada kenaikan harga buruh yang tidak masuk akal, dan ujung-ujungnya masalah dibawa sampai kantor polisi. Tapi tetap kami juga yang harus mengalah,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Minggu (17/11).

Ia mencontohkan beberapa tarif buruh angkut yang selama ini berlaku dalam aktivitas bongkar muat komoditas kebutuhan pokok:

Tepung: Rp50.000 per karung. 

Gula: Rp100.000 per karung. 

Air mineral (Aqua): Rp50.000 per karton. 

Menurut Firman, tarif yang tinggi ini pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang di kios-kios. 

Kondisi tersebut bukan hanya membebani pedagang, tetapi juga masyarakat luas yang membeli barang kebutuhan sehari-hari.

“Kami mau bilang apa lagi? Kalau harga buruh mahal, tentu kami harus menaikkan harga barang untuk menutupi biaya buruh angkut,” jelasnya.

Kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi efek domino yang tak terhindarkan. Tidak hanya buruh dan pemilik kios yang merasakan dampaknya, masyarakat umum di Distrik Okaba pun ikut menanggung konsekuensinya.

Melihat persoalan ini, Firman menilai perlunya campur tangan pemerintah distrik. Ia berharap pemerintah dapat mempertemukan buruh angkut dan para pemilik kios untuk mencari titik tengah yang adil. 

Dengan adanya kesepakatan harga buruh yang lebih stabil, harga barang di tingkat konsumen juga bisa ditekan.

Ke depan, masyarakat menunggu sejauh mana pemerintah distrik dapat mengambil peran sebagai penengah dalam polemik buruh angkut ini. Sebab stabilitas harga barang di Okaba tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat sehari-hari.(JR)