Informasi Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Dengan adanya pengawasan ini, pelayanan publik dapat lebih tertib dan masyarakat merasakan manfaatnya
Foto bersama
Merauke, Senin (20/10/2025) — Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, meminta Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Papua untuk memperketat pengawasan terhadap berbagai sektor perizinan di wilayah Papua Selatan.
Langkah ini dinilai penting untuk menertibkan distribusi bahan pokok, bahan bakar, hingga aktivitas pelabuhan dan pendidikan yang selama ini kerap menimbulkan keresahan publik.
Permintaan itu disampaikan Gubernur Apolo saat menerima audiensi Irwasda Polda Papua di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (20/10/2025).
“Kami berterima kasih kepada Kapolda Papua yang telah menginisiasi pengawasan perizinan, mulai dari pupuk, pelabuhan, bahan bakar minyak (BBM), hingga sekolah,” kata Gubernur Apolo.
Menurutnya, Papua Selatan tengah menghadapi tekanan kebutuhan energi yang besar seiring beroperasinya Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor pertanian dan industri.
“Mulai dari seeder, planter, sprayer, cultivator, hingga combine harvester dan dryer, semuanya berbasis mekanisasi dan membutuhkan BBM dalam jumlah besar,” jelasnya.
Ia mencontohkan, di sektor tebu untuk produksi gula dan bioetanol, perusahaan-perusahaan telah memiliki suplier serta distribusi BBM sendiri. Namun, ketika stok belum tiba sementara kegiatan harus berjalan, mereka kerap menggunakan BBM non-industri yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat umum.
“Untuk itu, saya mohon agar ada pengawasan tambahan meskipun belum tercantum dalam lembar kerja pengawasan,” ujarnya.
Gubernur Apolo juga menyoroti antrean panjang di SPBU yang sering disebabkan oleh penggunaan BBM tidak tepat sasaran serta banyaknya kendaraan berpelat luar daerah.
“Saat pengusulan kuota BBM, kita menghitung berdasarkan jumlah kendaraan dan alat mekanisasi pertanian. Tapi di lapangan, yang tidak terdaftar ikut mengantre, sehingga yang berhak justru kekurangan,” ungkapnya.
Selain BBM, ia menekankan pentingnya pengawasan pada perizinan pelabuhan dan pupuk yang rawan disalahgunakan.
“Kami tidak memiliki akses langsung untuk memperoleh data bongkar muat barang maupun jasa di pelabuhan. Pengawasan dari kepolisian diharapkan bisa membantu menertibkan hal-hal semacam ini,” tuturnya.
Apolo juga menyinggung sektor pendidikan, terutama sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan dinas kabupaten. Ia berharap peran pengawasan dari kepolisian bisa memperkuat tata kelola dan transparansi.
“Dengan adanya pengawasan ini, pelayanan publik dapat lebih tertib dan masyarakat merasakan manfaatnya,” katanya.
Ia menutup pertemuan dengan harapan agar langkah pengawasan terpadu antara pemerintah dan kepolisian dapat menekan potensi kecurangan, kebocoran distribusi, dan ketidakteraturan di lapangan.
“Mudah-mudahan dengan pengawasan ini, potensi penyimpangan yang meresahkan masyarakat bisa diminimalkan,” pungkas Gubernur Apolo. (LBS)
Editor: RR
