Harga Kopra di Okaba Tak Stabil, Petani Minta Pemerintah Tetapkan Standar Harga

Info Papua Selatan, Okaba — Ketidakpastian harga kopra di Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, kembali menjadi sorotan. Komoditas unggulan masyarakat pesisir Papua Selatan ini hingga kini belum memiliki standar harga resmi dari pemerintah, sehingga membuat petani bergantung sepenuhnya pada kesepakatan dengan para penadah.

Pantauan media di Okaba, Sabtu (15/11), menunjukkan aktivitas pengasaran kopra masih dilakukan secara tradisional oleh para petani, termasuk Lukas Ndiken, pemuda asal Kampung Dufmira yang juga merupakan anggota Pos Tim SAR Okaba. Di sela-sela tugasnya, Lukas tetap meluangkan waktu untuk memproduksi kopra sebagai sumber penghasilan tambahan.

“Biasa setelah bertugas, kalau ada waktu saya pakai untuk buat kopra,” ujarnya saat ditemui di bevak tempat pengasaran kopra.

Menurut Lukas, fluktuasi harga menjadi tantangan terbesar yang dihadapi petani. Ia mengungkapkan bahwa harga kopra bisa turun hingga Rp5.000 per kilogram, jauh dari harga umumnya yang berkisar Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram.

“Harga kopra selama ini masih tergantung tawar-menawar antara petani dan penadah. Tidak ada harga yang pasti,” tegasnya.

Ketiadaan regulasi harga menyebabkan petani tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Penurunan harga secara mendadak sering kali terjadi tanpa alasan yang jelas, sehingga membuat pendapatan petani tidak stabil.

Meski dihadapkan pada kondisi pasar yang tidak menentu, Lukas tetap berusaha membantu masyarakat sekitar agar tidak merugi. Saat membeli kelapa tua dari warga, ia menaikkan harga menjadi Rp2.000 per buah, dari sebelumnya hanya Rp1.000 hingga Rp1.500.

“Setidaknya kami bisa saling bantu. Kalau harga kelapa naik, masyarakat juga merasa dihargai,” jelasnya.

Para petani kopra di Okaba yang mayoritas adalah Orang Asli Papua (OAP) berharap adanya campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga dasar kopra. Selain dapat memberikan kepastian pendapatan, kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat pesisir.

“Kami berharap ada perhatian pemerintah daerah. Petani kopra ini hampir semua OAP, jadi semestinya ada regulasi yang jelas,” harap Lukas.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kebijakan resmi dari pemerintah daerah terkait penentuan harga kopra di wilayah Papua Selatan. Para petani berharap pemerintah dapat segera meninjau kondisi tersebut, mengingat kopra masih menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat pesisir Okaba. (JR).