Hutan Terjaga Bisa Buka Peluang Pendapatan, Papua Selatan Kenalkan Jasa Karbon

Perusahaan pemegang izin juga perlu mulai melihat peluang multiusaha kehutanan. Artinya, pemanfaatan hutan tidak hanya bertumpu pada satu jenis usaha. Ada potensi jasa lingkungan, pemanfaatan air, hingga perdagangan karbon yang dapat dikembangkan sesuai ketentuan dengan tetap menjaga fungsi hutan,” katanya.

BPHL Wilayah XVII Jayapura, Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, dan Dinas LHKP Papua Selatan. Menabuh Tifa bersama (Foto: Djo)

MERAUKE, IPS — Menjaga hutan tetap lestari dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Papua Selatan. Selain hasil kayu, kemampuan hutan menyerap dan menyimpan karbon berpotensi memberikan manfaat ekonomi apabila dikelola sesuai persyaratan yang berlaku.

Peluang tersebut menjadi bahasan dalam Sosialisasi Jasa Lingkungan Karbon dan Nilai Ekonomi Karbon yang digelar Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XVII Jayapura di Kabupaten Merauke, 16–17 November 2026.

Kegiatan yang diikuti 40 peserta itu dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (LHKP) Provinsi Papua Selatan, Jujuk Rianto.

Kepala BPHL Wilayah XVII Jayapura, Plaghelmo Seran, mengatakan pemanfaatan hutan perlu dikembangkan agar tidak terus bertumpu pada hasil kayu. Jasa lingkungan menjadi salah satu peluang yang dapat diusahakan dengan tetap mempertahankan fungsi hutan.

“Kami ingin mendorong perubahan mindset dalam pengelolaan hutan. Hutan bukan hanya menghasilkan kayu, tetapi juga memiliki hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang dapat memberikan nilai ekonomi. Potensi ini perlu dioptimalkan agar hutan tetap terjaga sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Plaghelmo.

Papua Selatan memiliki beragam ekosistem, mulai dari hutan alam, hutan rawa, hingga mangrove. Kekayaan tersebut menjadi modal untuk mengembangkan jasa lingkungan karbon sekaligus menjaga kelestarian kawasan.

Mangrove, misalnya, tidak hanya melindungi pesisir dan menjadi habitat biota laut. Ekosistem ini juga menyerap serta menyimpan karbon dalam vegetasi dan tanahnya. Perlindungan dan pemulihan mangrove berpotensi dikembangkan menjadi kegiatan yang memiliki nilai ekonomi karbon.

Namun, peluang tersebut tidak serta-merta menghasilkan pendapatan. Pengurangan emisi atau peningkatan penyerapan karbon harus memenuhi persyaratan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi sebelum dapat menghasilkan unit karbon yang diperdagangkan sesuai ketentuan.

Dengan mekanisme itu, perlindungan hutan diharapkan dapat menjadi sumber manfaat ekonomi tanpa harus mengandalkan penebangan pohon.

Plaghelmo menjelaskan, pengembangan jasa lingkungan juga dapat mendorong investasi yang memperhatikan keberlanjutan. Karena itu, perusahaan dan pengelola kawasan hutan diharapkan mulai mempertimbangkan potensi tersebut dalam kegiatan usahanya.

“Perusahaan pemegang izin juga perlu mulai melihat peluang multiusaha kehutanan. Artinya, pemanfaatan hutan tidak hanya bertumpu pada satu jenis usaha. Ada potensi jasa lingkungan, pemanfaatan air, hingga perdagangan karbon yang dapat dikembangkan sesuai ketentuan dengan tetap menjaga fungsi hutan,” katanya.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai kebijakan Nilai Ekonomi Karbon serta tata cara perdagangan karbon melalui mekanisme offset emisi gas rumah kaca sektor kehutanan. Narasumber berasal dari BPHL Wilayah XVII Jayapura, Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, dan Dinas LHKP Papua Selatan.

Peserta meliputi perwakilan Balai Taman Nasional Wasur, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, pemegang izin dan persetujuan pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, serta Kesatuan Pengelolaan Hutan se-Papua Selatan.

Plaghelmo berharap sosialisasi itu berlanjut pada koordinasi dan persiapan teknis di masing-masing instansi maupun pengelola kawasan. Pemahaman bersama menjadi langkah awal agar potensi karbon dapat dikembangkan dengan tetap menjaga hutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (**)

AGENDA
LINK TERKAIT