INFORMASI DI MERAUKE, GMNI TUNTUT TANGGUNG JAWAB TELKOMSEL & KOMDIGI

GANGGUAN INTERNET LUMPUHKAN AKSES Merauke, 9 September 2025 – Gangguan jaringan internet yang melanda Merauke dan sekitarnya sejak 16 Agustus 2025 terus menyisakan keresahan luas. Aktivitas masyarakat lumpuh, mulai dari komunikasi, pendidikan daring, hingga transaksi ekonomi digital.

Penyebab gangguan disebut akibat terputusnya kabel laut SMPCS (Sulawesi–Maluku–Papua Cable System) ruas Sorong–Merauke milik PT Telkom Indonesia. Namun, hingga kini belum ada penjelasan teknis yang memadai maupun langkah jangka panjang untuk menjamin stabilitas jaringan di Papua Selatan.

Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Merauke, Aldi Makalau, menegaskan bahwa gangguan ini bukan hanya soal teknis, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat.

“Kami tidak hanya kehilangan akses internet, tetapi juga kehilangan hak dasar sebagai warga negara untuk terhubung, mendapat informasi, dan menjalankan kegiatan ekonomi serta pelayanan publik secara digital,” tegas Aldi kepada awak media di Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Menurutnya, solusi sementara berupa posko internet gratis yang disediakan Telkomsel di sejumlah titik belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. GMNI menilai kondisi ini sebagai bentuk ketidakadilan digital di tanah Papua.

Tiga Tuntutan GMNI Merauke

Dalam pernyataannya, GMNI Merauke mendesak:

 1. PT Telkom Indonesia dan Telkomsel terbuka menjelaskan penyebab gangguan secara detail dan adil.

 2. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan audit sistem komunikasi di Papua, mempercepat pembangunan infrastruktur cadangan seperti jaringan satelit, serta membuka roadmap transformasi digital di tanah Papua.

 3. Pemberian kompensasi proporsional kepada pelanggan, tidak hanya berupa kuota, tetapi juga jaminan peningkatan kualitas layanan, kepastian jaringan, dan tarif internet yang jujur serta adil.

Aldi menambahkan, saat ini dirinya tengah melakukan konsolidasi dengan aktivis mahasiswa dan pemuda Papua serta Indonesia Timur di Jakarta untuk menggalang gerakan bersama.

“Akses internet bukan lagi sekadar sarana hiburan, melainkan hak dasar warga negara. Dalam konteks Papua, ini menjadi instrumen penghubung masyarakat yang tersebar di wilayah luas dan sulit dijangkau. Maka ketika koneksi mati, isolasi informasi pun menjadi nyata,” tandasnya.

Rilis ini disampaikan GMNI Merauke sebagai bentuk seruan dan desakan kepada para pemangku kepentingan agar hadir dan bertanggung jawab atas persoalan mendasar di tanah Papua. (Aldi)