Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Pengelolaan sosial perlu dilakukan sejak awal melalui sosialisasi yang baik tentang tujuan pelaksanaan program, sasaran program, manfaat, dan dampak sosial yang akan diterima masyarakat
Gubernur Apolo saat menjadi narasumber dalam rapat koordinasi lintas sektor. (Foto: Humas)
Jakarta – Berbagai program pemerintah yang akan dilaksanakan di Papua Selatan perlu memperhatikan aspek sosial dan lingkungan sejak tahap perencanaan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara maksimal serta meminimalkan potensi dampak negatif.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, saat menjadi narasumber dalam rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan kementerian, lembaga, dan para kepala daerah di wilayah Papua Selatan. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Rapat dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan dan dihadiri Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai, para direktur jenderal, serta deputi dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Dalam pemaparannya, Apolo Safanpo menekankan pentingnya penerapan social engineering atau pengelolaan sosial dan environmental engineering atau pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan yang menjadi lokasi pelaksanaan program-program pemerintah di Papua Selatan.
Menurutnya, pengelolaan sosial harus dimulai dengan sosialisasi yang baik kepada masyarakat mengenai tujuan program, sasaran yang ingin dicapai, manfaat yang akan diperoleh, serta berbagai dampak sosial yang mungkin muncul.
“Pengelolaan sosial perlu dilakukan sejak awal melalui sosialisasi yang baik tentang tujuan pelaksanaan program, sasaran program, manfaat, dan dampak sosial yang akan diterima masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan harus diawali dengan studi kelayakan (feasibility study), baik dari aspek teknis maupun lingkungan hidup. Tahapan tersebut mencakup penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
Menurut Apolo, langkah-langkah tersebut penting agar pemerintah dapat melakukan inventarisasi terhadap berbagai potensi dampak sosial maupun lingkungan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan program pembangunan.
Dengan identifikasi sejak dini, pemerintah dapat menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk menekan dampak negatif sekaligus mengoptimalkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Dengan demikian, kita bisa melakukan upaya untuk meminimalisir potensi-potensi dampak negatif dan memaksimalkan potensi-potensi dampak positif dari program-program pemerintah yang dilaksanakan,” kata Apolo.
Ia berharap seluruh program pembangunan yang dijalankan di Papua Selatan dapat berlangsung secara berkelanjutan, diterima masyarakat, serta tetap menjaga keseimbangan lingkungan hidup di wilayah tersebut. (LS)
