Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Ada warga yang bisa kita kendalikan, tapi ada juga yang tidak bisa karena faktor ekonomi. Mereka bilang saya kepala kampung bodoh, karena tidak bisa kasih makan,
Kunjungan Gubernur dan Jajaran Dinas Teknis (Foto: IPS)
Merauke — Kerusakan ruas jalan Merauke–Ndalir–Kuller–Onggaya tak hanya dipicu banjir dan hantaman ombak laut, tetapi juga aktivitas penggalian pasir oleh sebagian warga di sekitar badan jalan dan jembatan. Akibatnya, perbaikan yang dilakukan berulang kali kembali rusak dalam waktu singkat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kampung Nasem, Florida B. Mahuze, saat bertemu Gubernur Apolo dalam peninjauan lapangan bersama Jajaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Sabtu (17/1/2026).
“Pasir yang sudah naik sampai sambung ke jembatan sebenarnya sudah bagus. Tidak ada kerusakan seperti ini. Tapi karena digali ulang terus, mulai dari ujung jembatan sampai ke depan kampung, akhirnya rusak lagi,” ujarnya dengan nada kecewa.
Florida mengungkapkan, tekanan ekonomi membuat sebagian warga tetap melakukan penggalian pasir meski sudah diingatkan. Situasi ini menempatkan pemerintah kampung pada posisi sulit.
“Ada warga yang bisa kita kendalikan, tapi ada juga yang tidak bisa karena faktor ekonomi. Mereka bilang saya kepala kampung bodoh, karena tidak bisa kasih makan,” katanya.
Ia menegaskan tidak menyalahkan masyarakat, namun meminta semua pihak memahami keterbatasan kewenangan pemerintah kampung.
“Saya tidak punya otoritas membangun jalan. Saya hanya bisa menyuarakan ke bapak-bapak di atas,” tambahnya.
Menurut Florida, jalan tersebut merupakan jalan umum dan urat nadi penghubung antar kampung. Jika kerusakan terus berulang, dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Kalau jalan ini rusak terus, kita sambung-sambung terus. Di belakang ini rawa. Sekarang sudah ada warga yang mulai tersisih dan terisolasi,” ungkapnya.
Sebagai solusi, Kepala Kampung Nasem secara tegas meminta agar setelah jalan dibenahi, pemerintah menempatkan aparat keamanan untuk menjaga lokasi.
“Saya mohon, kalau jalan ini sudah dibenahi, tolong ada pos. Polisi atau marinir. Tidak boleh ada penggalian sama sekali,” pintanya.
Ia menilai kehadiran aparat penting untuk menjaga stabilitas jalan dan mencegah kerusakan berulang akibat aktivitas penggalian pasir.
Permintaan tersebut langsung mendapat respons dari Komandan Korem 174/ATW, Mustakim, yang turut mendampingi Gubernur Papua Selatan saat peninjauan.
Danrem menyatakan, penempatan pos keamanan dimungkinkan setelah perbaikan jalan darurat dilakukan dan akses kembali terbuka. Ia meminta pemerintah kampung dan warga menyiapkan lahan untuk lokasi pos yang akan dibangun.
“Lahannya dikomunikasikan dengan warga dan disiapkan. Setelah jalan diperbaiki dan akses sudah tembus, baru kita atur penempatan pos di situ,” ujar Danrem di hadapan warga.
Sebelumnya, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memastikan pembangunan jalan dan jembatan darurat akan dimulai pada Senin (19/1/2026), sembari menyiapkan perencanaan pembangunan permanen berupa jembatan dan bangunan pemecah gelombang.
Pemerintah berharap, selain perbaikan fisik, pengawasan dan kesadaran bersama dapat menjaga jalan agar tetap berfungsi sebagai akses utama masyarakat dan tidak kembali rusak akibat aktivitas yang merugikan kepentingan umum. (LS)
