Jalur Transportasi Terbatas, Warga Boha Minta Pemerintah Buka Akses Agar Hasil Bumi Tidak Terjebak Harga Murah

Merauke — Ratusan keluarga di Kampung Boha, Distrik Muting, Papua Selatan kembali bersuara lantang soal persoalan klasik yang hingga kini belum tersentuh tuntas: keterisolasian akses transportasi. Kondisi ini membuat hasil bumi yang melimpah hanya berputar di tingkat lokal dengan harga murah, tanpa kesempatan menembus pasar yang lebih menguntungkan.

Keluhan tersebut disampaikan Ketua Adat Imo Wilayah 4 Kampung Boha, Filipridus K. Kaize, saat ditemui awak media dalam rangkaian Media Visit PT BIA di Kampung Boha, Rabu (26/11/2025).

Hasil Melimpah, Akses Macet

“Kalau kita lihat di sini, hasil pertanian maupun perikanan semua melimpah. Ikan banyak, daging ada, gaharu, karet, semuanya ada. Tapi mau jual itu susah, karena transportasi tidak mendukung,” ujar Filipridus.

Menurutnya, kondisi geografis yang berat dan minimnya infrastruktur membuat warga terpaksa menjual seluruh hasil panen hanya sampai Muting. Di sana, para penadah dari luar daerah membeli dengan harga jauh lebih rendah dibandingkan nilai jual di kota.

“Penadah datang tunggu di Muting. Kita bawa hasil ke sana, mereka bayar murah. Kalau bisa bawa lebih jauh, harga naik. Tapi akses tidak ada,” tegasnya.

Tidak Hanya Warga Lokal, Transmigran Juga Terjepit

Persoalan akses ini bukan hanya dirasakan masyarakat adat Boha. Warga transmigrasi di Muting, yang memiliki kebun rambutan, tepung, hingga hasil hortikultura lainnya, juga terhambat dalam memasarkan produksi mereka.

“Semua terhambat transportasi dan pemasaran. Mau jual agak jauh tidak bisa,” katanya.

Dengan minimnya perhatian pemerintah, masyarakat Boha sementara ini hanya mengandalkan dana kampung untuk membeli alat transportasi sederhana seperti ketinting agar bisa membawa hasil bumi keluar.

“Kami di Kalibian dan Boha hanya bisa pakai dana kampung untuk beli ketinting. Itu pun baru membantu sedikit,” ungkap Filipridus.

Sebagai Ketua Adat, Filipridus meminta Pemkab Merauke dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk segera turun tangan membuka jalur transportasi yang lebih memadai, termasuk penambahan sarana angkut bagi warga.

“Kalau ada tambahan alat transportasi dan jalur dibuka, ekonomi masyarakat pasti naik. Ini demi kesejahteraan keluarga,” tegasnya. (LBS)