Informasi Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Informasi resmi menyebutkan gangguan dimulai pukul 23.00 WIT, tetapi faktanya jaringan sudah melemah sejak sekitar pukul 14.00 WIT
Ketua Komisi II DPRPS
Merauke, 9 September 2025 – Ketua Komisi II DPR Papua Selatan, Yulians Charles Gomar, S.H., M.H., menyampaikan keprihatinan atas melemahnya kualitas jaringan internet di Papua Selatan sejak pukul 14.00 WIT, jauh lebih awal dari jadwal resmi pemeliharaan yang diumumkan Telkom melalui SMS pelanggan, yakni pukul 23.00 WIT.
Dalam komunikasi langsung dengan General Manager Telkom Witel Papua, terkonfirmasi bahwa gangguan lebih awal ini bukan karena percepatan jadwal perbaikan, melainkan akibat terputusnya jalur backup kabel laut Fakfak–Ambon di sekitar Ambon. Jalur tersebut sebelumnya difungsikan untuk menopang trafik sementara selama jalur utama Sorong–Merauke dipersiapkan untuk perbaikan.
“Informasi resmi menyebutkan gangguan dimulai pukul 23.00 WIT, tetapi faktanya jaringan sudah melemah sejak sekitar pukul 14.00 WIT. Hal ini menimbulkan kebingungan dan keresahan masyarakat. Kami meminta Telkom bersikap transparan dan memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi teknis yang sebenarnya,” tegas Yulians Charles Gomar.
Ia menambahkan, dari penjelasan manajemen Telkom, kerusakan ini berdampak luas tidak hanya di Papua Selatan, tetapi juga di sebagian Papua Tengah seperti Nabire. Timika relatif lebih stabil karena memiliki kapasitas backup lebih besar dibanding Merauke. “Peristiwa ini membuktikan urgensi percepatan pembangunan jalur redundansi. Tanpa cadangan yang memadai, setiap kali terjadi kerusakan, Papua Selatan selalu menjadi wilayah yang paling terdampak,” ujarnya.
Komisi II DPR Papua Selatan menekankan pentingnya pernyataan resmi Telkom dan Telkomsel agar publik tidak disesatkan oleh informasi simpang siur. “Kami berharap Telkom segera mengumumkan secara terbuka putusnya jalur Fakfak–Ambon ini, sekaligus memastikan perbaikan jalur Sorong–Merauke tetap berjalan sesuai jadwal,” tambahnya.
Komisi II akan terus mengawal proses pemulihan jaringan dengan fokus pada tiga hal pokok:
1. Perbaikan jalur Sorong–Merauke sesuai jadwal pada 9–10 September dan 12–14 September 2025.
2. Ketersediaan jalur redundansi agar Papua Selatan tidak lumpuh total setiap kali terjadi gangguan.
3. Penyediaan alternatif komunikasi seperti posko internet dan backup satelit yang memadai selama perbaikan berlangsung.
“Papua Selatan adalah garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh lagi wilayah perbatasan ini terisolasi secara digital. Gangguan berulang sejak 2018 harus menjadi peringatan keras bagi Telkom untuk menjadikan Papua Selatan prioritas nasional dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi,” tegas Gomar.
Ketua Komisi II DPR Papua Selatan itu juga mengajak masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. “Kami hadir bersama rakyat Papua Selatan, memastikan hak masyarakat atas akses telekomunikasi yang adil, merata, dan berkelanjutan dapat segera terwujud,” pungkasnya
