Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
“Kesiapsiagaan personel, sarana dan prasarana ini juga harus ditingkatkan. Kalau kita bicara konteks Papua Selatan, kita harus mengakui bahwa ini belum bagus,” katanya.
Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan Regional Papua Tahun 2026 di Bell Hotel Merauke, Senin (24/8/2026).
MERAUKE – Kesiapan Papua Selatan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih perlu diperkuat, terutama dari sisi personel serta ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan Regional Papua Tahun 2026 di Bell Hotel Merauke, Senin (24/8/2026).
Paskalis menilai kesiapan personel di Papua Selatan harus ditingkatkan agar kejadian kebakaran dapat direspons secara cepat dan efektif sebelum meluas.
“Kesiapsiagaan personel, sarana dan prasarana ini juga harus ditingkatkan. Kalau kita bicara konteks Papua Selatan, kita harus mengakui bahwa ini belum bagus,” katanya.
Menurut Paskalis, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama, terutama bagi unsur teknis yang terlibat langsung dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Ia meminta unsur teknis bekerja lebih maksimal, tidak hanya ketika kebakaran telah terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan dan deteksi sejak dini.
Selain kesiapan personel dan peralatan, koordinasi antarlembaga juga menjadi perhatian. Kepala dinas kehutanan diminta lebih aktif membangun komunikasi lintas sektor sehingga penanganan karhutla tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kepala-kepala dinas harus lebih proaktif, lebih membuka diri. Jangan karena menjadi kepala dinas kehutanan, kemudian tinggal dalam hutan. Harus bisa membuka diri dan membangun komunikasi yang baik dengan siapa pun,” tegas Paskalis.
Penguatan kesiapsiagaan tersebut juga harus berjalan beriringan dengan keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Masyarakat dinilai memiliki posisi strategis dalam memberikan informasi awal ketika menemukan potensi titik api.
Paskalis berharap hasil survei yang dilakukan Kementerian Kehutanan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memetakan kekurangan sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah daerah menghadapi ancaman karhutla.
Ia juga mengingatkan agar Rapat Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan Regional Papua Tahun 2026 menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan di masing-masing provinsi.
“Kami yakin, dengan koordinasi yang kuat, dukungan data dan teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat, upaya pengendalian kebakaran hutan di Tanah Papua dapat kita lakukan secara lebih pasti,” katanya.
Paskalis mengapresiasi dipilihnya Papua Selatan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap pertemuan regional itu melahirkan pendekatan baru dalam pengendalian karhutla sehingga dampak kebakaran, termasuk asap dan polusi, dapat ditekan.
“Semoga ada roh baru yang nanti hadir dari kegiatan konferensi hari ini, semua stakeholder yang ada di Tanah Papua, cepat atau lambat pasti ada hal baru yang bisa kita dapatkan,” tambahnya
