Ketika Suara Rakyat Kecil Menyentil Nurani Penguasa Oleh: Aloysius Dumatubun

Merauke — Di tengah maraknya kasus kekerasan, kecelakaan, dan tindak kriminal yang kian sering terjadi akibat konsumsi minuman keras, suara hati seorang warga Merauke menggema di ruang publik. Bukan dengan amarah, tapi dengan tanya yang menohok nurani 

“Apakah gaji yang diterima para pejabat dari pajak rakyat belum cukup, hingga harus menutup mata pada peredaran miras di Papua Selatan?”

Pertanyaan itu bukan sekadar sindiran, tapi refleksi dari kekecewaan yang mendalam. Rakyat kecil merasa semakin sulit memahami arah kebijakan pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi Papua Selatan maupun Kabupaten Merauke yang masih memberi ruang bagi izin edar minuman keras. Padahal, dari sisi masyarakat, dampaknya nyata: nyawa melayang, anak-anak kehilangan masa depan, dan rasa aman perlahan hilang dari tanah Anim Ha.

Dalam pesannya, Aloysius Dumatubun menulis dengan kerendahan hati, memohon maaf dan ampun kepada Gubernur Papua Selatan beserta Forkopimda, juga kepada Bupati Merauke dan jajarannya. Namun di balik bahasa yang sopan, tersimpan seruan moral yang kuat:

“Kami tidak menuduh, tapi kami curiga. Mengapa bapak-bapak yang punya kewenangan tidak mencabut izin miras, tapi justru menawarkan opsi pembatasan penjualan? Ada apa gerangan dengan tawar-menawar kebijakan?”

Pertanyaan itu menohok jantung persoalan. Di satu sisi, pejabat publik berulang kali menegaskan komitmen menjaga keamanan dan ketertiban. Namun di sisi lain, izin edar miras tetap berlaku seolah nyawa manusia dan stabilitas sosial bisa dinegosiasikan di antara kepentingan ekonomi dan politik.

Dalam catatan masyarakat, peredaran miras di Merauke bukan hanya soal botol dan izin. Ia telah menjelma menjadi sumber penderitaan: rumah tangga berantakan, anak-anak kehilangan figur ayah, dan warga hidup dalam ketakutan di malam hari. Ironisnya, setiap tragedi sering hanya direspons dengan rapat koordinasi, bukan dengan keputusan tegas.

“Di mana mata dan mata hati bapak-bapak melihat kejadian pembunuhan, tabrakan, dan kekerasan yang terjadi di masyarakat? Jangan karena uang, mata dan mata hati bapak-bapak tertutup,” tulis Aloysius dengan getir.

Dalam kalimat terakhirnya, ia menegaskan kembali prinsip dasar demokrasi dan pemerintahan yang sering terlupa:

“Kami rakyat Merauke – Papua Selatan adalah tuan yang harus dilayani dan dijaga keamanannya.”

Sebuah kalimat sederhana, tapi sarat makna. Rakyat bukan objek yang diatur, melainkan subjek yang harus dilindungi. Dan ketika suara rakyat kecil mulai bertanya dengan nada getir seperti ini, sejatinya itu bukan sekadar kritik tapi panggilan nurani agar para pemimpin membuka mata, bukan hanya melihat angka, tapi juga luka. (LBS)