
Kalau ini tidak dilakukan, akan jadi bola liar yang tidak perlu. Pemerintah provinsi harus segera bersurat ke MenPAN-RB untuk membuka kuota ini,” tegasnya.
Ketua MRPS saat di temui di kantor MRPS (Foto: IPS)
Merauke, 19 Juni 2025 — Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS), Damianus Katayu, angkat bicara terkait aksi demonstrasi para pencari kerja Orang Asli Papua (OAP) yang menuntut kejelasan penerimaan CPNS tahun 2024.
Dalam keterangannya kepada IPS, Damianus menegaskan bahwa perjuangan para OAP merupakan langkah luar biasa dalam memperjuangkan keadilan di tanah sendiri.
“Ini luar biasa sekali. Para pencakar (pencari kerja) sudah dua kali datang ke pemerintah provinsi. Ini harus segera disikapi dengan baik,” kata Damianus.
Ia menjelaskan, proses seleksi CPNS 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah berjalan hampir setahun, dan hasilnya sudah diumumkan. Dari kuota 1.000 formasi, 80 persen dialokasikan untuk OAP dan 20 persen untuk non-OAP.
“Kurang lebih 600 OAP sudah diterima, dan sekitar 100 non-OAP. Sekarang yang diminta masyarakat adalah kuota sisanya,” ujarnya.
Damianus menyatakan, tuntutan untuk membatalkan 600 nama yang telah lulus tidak masuk akal dan tidak mungkin dilakukan. Fokus utama saat ini, menurutnya, adalah mendorong pembukaan kuota sisa untuk memenuhi alokasi 80 persen bagi OAP.
“Kami sudah bertemu MenPAN-RB bersama Pj Gubernur Pak Rudy Sufahriadi, Ketua DPRP, dan BKPSDM. Saat itu kami sudah sampaikan bahwa kuota sisa ini harus dibuka kembali,” ungkapnya.
Bahkan dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI, Damianus juga telah menegaskan bahwa Papua Selatan masih memiliki kuota sisa yang harus dibuka agar afirmasi terhadap OAP benar-benar terealisasi.
“Kalau ini tidak dilakukan, akan jadi bola liar yang tidak perlu. Pemerintah provinsi harus segera bersurat ke MenPAN-RB untuk membuka kuota ini,” tegasnya.
Ia berharap 600 peserta yang telah dinyatakan lulus segera menerima SK dan mulai bekerja pada Juli mendatang. Namun untuk mencapai keadilan dan kuota afirmatif, Damianus menegaskan bahwa kuota sisa harus menjadi prioritas.
“Yang sudah lulus itu tidak mungkin dibatalkan. Tapi sisa kuota itu harus kita dorong agar OAP bisa benar-benar mencapai porsi yang telah dijanjikan,” tutupnya. (LBS)