Khotbah Uskup Mandagi: Kantor Pemerintahan Bisa Hancur Jika Nilai Moral Ditinggalkan

Merauke – Uskup Petrus Canisius Mandagi menyampaikan pesan tegas dalam khotbahnya saat memimpin ibadah dan pemberkatan Kantor Gubernur serta Kantor DPR Papua Selatan di kawasan pusat pemerintahan Salor, Senin (5/1/2026). Ia mengingatkan bahwa gedung pemerintahan yang megah dapat kehilangan makna bahkan hancur jika orang-orang yang bekerja di dalamnya tidak mendengarkan dan melaksanakan nilai-nilai kebenaran.

Mengawali khotbah dengan refleksi iman, Uskup Mandagi menyinggung berbagai contoh kehancuran moral yang berdampak pada keruntuhan sebuah negara. Ia menyebut kasus penangkapan pemimpin negara dan kekacauan sosial yang terjadi sebagai gambaran ketika kekuasaan dijalankan tanpa mendengarkan Sabda Allah. Menurutnya, negara bisa “bagaikan bangunan yang hancur berantakan” jika nilai kejujuran dan tanggung jawab diabaikan.

Dalam konteks Papua Selatan, Uskup Mandagi mengaku bangga melihat berdirinya Kantor Gubernur yang megah dan representatif. Ia menyadari masih ada keterbatasan infrastruktur di sekitar kawasan tersebut, namun hal itu dinilainya wajar karena pembangunan masih berlangsung. “Yang penting bangunannya dijaga, dipelihara, dan dirawat dengan baik,” pesannya.

Ia menegaskan, kantor pemerintahan tidak boleh dibiarkan rusak dan kotor seiring waktu. Uskup Mandagi bahkan mencontohkan pengalamannya mengunjungi kantor pemerintahan di daerah lain yang tampak megah dari luar, namun fasilitas dasarnya tidak terawat. Menurutnya, kondisi itu mencerminkan kelalaian dan ketidakpedulian terhadap amanah rakyat, mengingat gedung-gedung tersebut dibangun dari uang publik.

Lebih jauh, Uskup Mandagi berharap Kantor Gubernur Papua Selatan tidak hanya menjadi pusat administrasi, tetapi juga ruang yang tertib, bersih, indah, dan membanggakan. Ia menyarankan agar kawasan kantor dirawat dengan baik sehingga kelak dapat menjadi ruang publik yang nyaman dan bahkan memiliki nilai wisata, sebagaimana beberapa kawasan perkantoran pemerintah di daerah lain yang tertata rapi dan terbuka untuk masyarakat.

Dalam khotbahnya, Uskup Mandagi juga menekankan pentingnya persatuan dan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi. Ia mengingatkan agar kantor pemerintahan tidak menjadi tempat pengkotak-kotakan berdasarkan agama, suku, atau latar belakang lainnya. “Tuhan datang untuk semua orang,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa aparatur pemerintah dipanggil untuk melayani seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.

Ia mengingatkan pesan Kitab Suci agar tidak ada keserakahan, saling mencurigai, atau mempermainkan identitas agama dalam kehidupan birokrasi. Menurutnya, perbedaan iman adalah kekayaan, bukan alasan untuk memecah belah. Aparatur pemerintah, kata dia, harus menjadi teladan dalam membangun kehidupan bersama yang adil, bersih, dan berorientasi pada pelayanan.

Menutup khotbahnya, Uskup Mandagi menegaskan bahwa kekokohan Kantor Gubernur Papua Selatan tidak hanya ditentukan oleh beton dan baja, tetapi oleh integritas orang-orang yang bekerja di dalamnya. Jika para aparatur mendengarkan dan melaksanakan nilai-nilai kebenaran, maka pemerintahan akan berdiri tegak dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Papua Selatan. (LBS)