Komisi II DPR RI Tinjau PLBN Sota, Serap Aspirasi Pengelolaan Perbatasan

Merauke — Pengelolaan kawasan perbatasan dinilai masih membutuhkan perhatian serius agar benar-benar memberi dampak bagi masyarakat sekaligus memperkuat wajah negara di wilayah terluar. Hal inilah yang mendorong Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke dan meninjau langsung Pos Lintas Batas Negara Sota.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat serta mendapatkan gambaran nyata kondisi pengelolaan kawasan perbatasan di Papua Selatan.

“Kami melihat perbatasan di Indonesia ini sangat banyak. Hampir di setiap ujung wilayah kita selalu berbatasan langsung dengan negara lain,” ujar Dede Yusuf.

Pernyataan itu disampaikannya saat pertemuan Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan di Swiss-Belhotel Merauke, Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki wilayah perbatasan yang sangat panjang, bahkan mencapai ribuan kilometer, terutama di Papua dan Kalimantan. Posisi strategis ini, menurutnya, harus dikelola secara serius karena menyangkut kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan.

Berdasarkan informasi yang diterima Komisi II DPR RI dari pemerintah daerah, Dede Yusuf menilai pengelolaan kawasan perbatasan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Padahal, di banyak negara lain, kawasan perbatasan justru dijadikan sebagai show window atau etalase negara, bukan sekadar wilayah ujung yang terabaikan.

Ia juga menyinggung kawasan hutan lindung di sekitar perbatasan yang selama ini membatasi masuknya layanan pemerintah. Menurutnya, perlu dipikirkan skema pengelolaan hutan bersama masyarakat agar desa dan pemerintah daerah dapat masuk, sehingga fungsi kontrol dan pengawasan tetap berjalan.

“Dengan adanya keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat, paling tidak kawasan itu memiliki fungsi pengawasan dan kontrol. Ini adalah upaya-upaya yang sedang kami dorong,” katanya.

Dede Yusuf menambahkan, peninjauan ke Distrik Sota dilakukan untuk menggali langsung berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Masukan tersebut diharapkan datang dari pemerintah daerah, TNI, Polri, ATR/BPN, hingga unsur TNI AL yang selama ini bertugas menjaga kawasan perbatasan, lengkap dengan kendala yang mereka hadapi.

“Kami ingin melihat secara langsung dan menyerap pemahaman serta harapan-harapan yang disampaikan, agar menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan ke depan,” pungkasnya. (LS)