Informasi Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Kami apresiasi Bupati dan Pemerintah Kabupaten Mappi karena mereka yang pertama mempunyai gagasan konkret untuk menyampaikan kebutuhan mereka
Bupati Mappi dan Ketua DPRPS
Merauke, 8 September 2025 — Ketua DPR Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Mappi di bawah kepemimpinan Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu yang secara resmi menyerahkan dokumen perencanaan pembangunan dalam audiensi bersama DPR Papua Selatan di Gedung DPRP, Senin (8/9).
Menurut Silubun, dokumen yang disampaikan Pemkab Mappi menjadi pijakan penting untuk memastikan arah pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. “Saya meyakini dokumen yang disiapkan ini adalah sesuatu yang nyata, yang benar-benar menjadi kebutuhan pembangunan di Kabupaten Mappi. Kalau kita mengacu pada dokumen ini, maka sasaran pembangunan bisa fokus dan anggaran tidak terbuang sia-sia,” ujarnya.
Ia menilai langkah Mappi ini patut dicontoh karena menjadi daerah pertama yang mengambil inisiatif menyampaikan dokumen kebutuhan pembangunan kepada DPR maupun pemerintah provinsi.
“Kami apresiasi Bupati dan Pemerintah Kabupaten Mappi karena mereka yang pertama mempunyai gagasan konkret untuk menyampaikan kebutuhan mereka. Harapan kami, kabupaten lain juga melakukan hal serupa agar proses perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran,” tegas Silubun.
Ketua DPR Papua Selatan juga mengingatkan pentingnya koordinasi terpadu agar pembangunan tidak lagi berhenti pada proyek yang tidak termanfaatkan. “Kita tidak boleh lagi membiarkan pembangunan yang tidak dimanfaatkan. Anggaran harus benar-benar diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat agar tidak mubazir,” katanya.
Selain membahas dokumen pembangunan, Silubun juga menyinggung agenda pembahasan anggaran. Ia menargetkan APBD Perubahan 2024 dapat ditetapkan bulan ini
“Hari ini kami rapat BAMUS untuk menetapkan jadwal paripurna. Kami juga sudah menyurati Gubernur untuk segera menyampaikan rancangan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara), baik perubahan maupun induk 2026. Target kami, semua proses selesai bulan ini,” jelasnya.
DPR Papua Selatan, lanjut Silubun, akan mengawal ketat penetapan pagu anggaran agar sesuai dengan kebutuhan setiap organisasi perangkat daerah (OPD). “Rancangan KUAPPAS ini terkait pagu anggaran yang ditetapkan bersama pemerintah dan DPR. Pagu itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD, baik untuk perubahan maupun induk 2026,” tuturnya.
Terkait kabar adanya potensi penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD), Silubun menegaskan DPR masih menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat.
“Informasi lisan sudah ada, tapi resminya belum. Jadi kita masih menunggu berapa persen penurunannya,” pungkasnya. (FK)
