Informasi Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Kami akan lakukan RDP dengan PTSP Provinsi dan Kabupaten, Perindagkop, Dispenda, DPRP, dan DPRK. Semua izin miras harus dievaluasi, termasuk yang dikeluarkan di empat kabupaten,” tegas Katayu di Merauke, Senin (20/10/2025).
Ketua MRP Damianus Katayu (Foto: IPS)
Merauke, Info Papua Selatan — Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah instansi pemerintah dan lembaga legislatif untuk mengevaluasi seluruh izin usaha dan distribusi minuman keras (miras) di empat kabupaten wilayah Papua Selatan.
Ketua MRP Papua Selatan, Damianus Katayu, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan respons atas meningkatnya dampak sosial akibat miras yang sebagian besar menimpa masyarakat Orang Asli Papua (OAP).
“Kami akan lakukan RDP dengan PTSP Provinsi dan Kabupaten, Perindagkop, Dispenda, DPRP, dan DPRK. Semua izin miras harus dievaluasi, termasuk yang dikeluarkan di empat kabupaten,” tegas Katayu di Merauke, Senin (20/10/2025).
Katayu menilai, kebijakan miras harus disusun dengan memperhatikan perlindungan terhadap OAP dan kepentingan sosial masyarakat, bukan sekadar aspek ekonomi. Ia menambahkan, hasil RDP nantinya akan dijadikan rekomendasi resmi kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk penataan ulang perizinan dan pengawasan distribusi miras.
“Sopi itu bagian dari kultur, tapi bukan untuk dijual bebas. Harus ada kontrol adat dan hukum,” katanya.
Selain izin resmi, MRP juga akan menyoroti peredaran miras ilegal seperti Milo yang dinilai semakin tidak terkendali dan merugikan masyarakat. Katayu menegaskan perlunya penegakan hukum yang tegas dan pengawasan terpadu dari tingkat provinsi hingga kabupaten.
Ia juga menuntut agar pemerintah meminta laporan transparan mengenai program tanggung jawab sosial (CSR) dari pelaku usaha miras, karena hingga kini belum ada dampak positif yang dirasakan masyarakat.
“Kita tidak ingin peredaran miras ini terus jadi sumber masalah. Pemerintah harus ambil alih kendali dan menutup semua ruang yang merugikan rakyat. Evaluasi total harus dilakukan,” tegasnya.
Katayu menegaskan, keselamatan dan masa depan generasi Papua harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan daerah.
“Keselamatan generasi Papua jauh lebih penting dari angka pendapatan. Itu sikap kami di MRP Papua Selatan,” pungkas Damianus Katayu. (LBS)
Editor: RR
