MRP Papua Selatan Minta Kursi Sekda Diberikan ke Anak Asli Animha: “Kami Sudah Siap, Jangan Datang Ambil Lagi”

Merauke, 4 Juni 2025 — Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan kembali bersuara tegas soal seleksi Sekretaris Daerah (Sekda). Kali ini, suara itu datang dari Katarina Mariana Yas, perwakilan wilayah adat auyu dari Kabupaten Mappi yang kini aktif di Pokja Perempuan MRP.

Dalam wawancara yang berlangsung di Hotel Megaria, Merauke, pada 3 Juni 2025, Katarina menegaskan bahwa jabatan Sekda Papua Selatan harus diberikan kepada anak asli Papua dari wilayah adat Animha, yang telah lama berdomisili dan mengabdi di Papua Selatan.

“Kami orang Papua Selatan ini tidak pernah ambil wilayah adat orang lain. Maka seleksi ini harus berikan kesempatan bagi anak-anak dari tanah ini sendiri,” ujarnya.

Katarina juga menyoroti pentingnya keseimbangan representasi dalam struktur pemerintahan. Ia menyebut bahwa tiga wilayah adat besar di Papua Selatan sudah mendapat tempat dalam struktur pimpinan.

“Asmat sudah jadi Gubernur, Boven Digoel sudah jadi Ketua MRP, Merauke jadi Wakil Gubernur. Maka sekarang, kursi Sekda ini harus jadi milik Mappi,” tegasnya.

Menurutnya, masyarakat Papua Selatan sudah memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk menduduki jabatan strategis. Karena itu, ia menilai tak perlu lagi ada pihak luar yang memaksakan diri merebut kursi Sekda.

“Saudara-saudara yang bukan dari wilayah adat Papua Selatan sebaiknya legowo. Tidak usah lagi datang ambil kursi itu. Kursi Sekda itu milik Animha, manusia sejati dari tanah ini,” ujarnya lantang.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada permainan atau manuver yang mengabaikan integritas dan keadilan. Terlebih, ada sejumlah catatan yang pernah muncul di masa lalu dan tidak boleh diulang dalam proses seleksi hari ini.

“Jangan lakukan segala macam cara demi kursi Sekda. Jangan bawa lagi catatan-catatan lama yang bisa merusak pondasi provinsi ini,” tambahnya.

Katarina menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa MRP akan terus mengawal proses seleksi Sekda hingga tahap pelantikan. Ia berharap hasil akhirnya benar-benar mencerminkan suara dan keadilan bagi masyarakat adat Papua Selatan.

“Kami tidak minta lebih. Kami hanya minta keadilan. Kami sudah siap. Jangan datang ambil lagi milik kami di rumah kami sendiri,” pungkasnya.