Nugroho Asrianto: Papua Selatan Butuh 70 Gbps, Jangan Hanya Hitung Bisnis!

Merauke, Jumat (29/8/2025) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo) memperkuat layanan internet untuk mendukung sektor pendidikan dan pemerintahan. 

Sejak tahun 2023, sebanyak 25 titik internet satelit telah terpasang di sekolah-sekolah di empat kabupaten: Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Asmat.

Kepala Dinas Kominfo Papua Selatan, Nugroho Asrianto, ST, M.Si, menjelaskan bahwa setiap titik layanan memiliki kecepatan hingga 200 Mbps dan mampu melayani hingga 100 komputer. Biaya langganan mencapai Rp 2,5 juta per bulan untuk tiap titik, yang ditanggung oleh pemerintah provinsi.

Selain sekolah, titik WiFi juga tersedia di sejumlah lokasi strategis, seperti: Gedung Negara, Kantor BPPKD, dan markas TNI Kodim/Kodam. Awalnya fasilitas ini disediakan di kantor Kominfo, namun sebagian dipindahkan ke kabupaten demi pemerataan akses masyarakat.

Beberapa inisiatif dijalankan dengan jaringan satelit, misalnya Starlink disebut sebagai posko merah putih karena dipasang bertepatan dengan perayaan HUT RI dan VSAT Starlink sebagai solusi konektivitas di wilayah terpencil.

Menurut Nugroho, kebutuhan internet di Papua Selatan saat ini mencapai sekitar 70–75 Gbps, jauh di atas kapasitas jalur cadangan kabel yang hanya sekitar 1 Gbps. Ini menjadi salah satu alasan mengapa gangguan pada jalur kabel seperti Palaparing Timur memiliki dampak luas.

Lebih lanjut, ia mengkritisi penundaan proyek kabel laut Merauke–Tual–Dobo oleh Telkom (di bawah Danantara), yang dinilai tidak semestinya dilihat hanya dari sisi bisnis. 

“Ini tentang NKRI, kita perlu subsidi untuk wilayah terluar,” tegas Nugroho.

Pemprov juga mendorong agar provider lain seperti Indosat dan Tri tidak bergantung pada infrastruktur Telkom. 

“Meski mereka sudah hadir, mereka masih menumpang jalur Telkom. Kalau kabel putus, layanan mereka pun ikut terganggu. Kami berharap mereka dapat masuk dengan jalur sendiri agar layanan lebih andal,” tambahnya.

Nugroho juga menyampaikan bahwa sejumlah anggota DPR maupun DPD turut membantu dengan memasang layanan WiFi gratis demi memperluas akses masyarakat. Namun, keterbatasan anggaran tetap menjadi tantangan utama pemerintah daerah dalam memperluas jaringan. (LBS)