Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Kami disiplin untuk itu, bagi ASN pengguna kendaraan dinas yang pensiun harus mengembalikan kendaraan
Illustrasi
Merauke – Potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua Selatan setelah masih banyak kendaraan dinas maupun pribadi menggunakan plat nomor lama “PA”. Perubahan ke plat “PS” dinilai penting agar pajak kendaraan masuk ke kas daerah Papua Selatan.
Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, mengatakan pemerintah provinsi saat ini mendorong percepatan pemindahan plat nomor kendaraan, baik kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi yang masih menggunakan kode PA.
Pernyataan tersebut disampaikan usai apel kendaraan dinas di halaman Kantor Gubernur Papua Selatan, KTM Salor, Senin (20/4/2026).
Menurut Ferdinandus, perubahan plat seharusnya sudah dilakukan sejak 2023–2024, namun belum ditindaklanjuti secara menyeluruh.
“Mestinya plat nomor kendaraan dinas maupun pribadi sudah harus PS semua,” kata Ferdinandus.
Ia menjelaskan, gubernur telah menginstruksikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk segera memproses pemindahan plat nomor kendaraan dinas, baik plat merah maupun kendaraan pribadi milik ASN.
Selain untuk tertib administrasi, langkah ini juga berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan PAD di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Untuk sektor pajak, menurutnya, selama ini pemerintah masih memberikan toleransi. Namun ke depan, pengelolaan pajak harus dilakukan lebih ketat agar daerah mampu berkompetisi meningkatkan pendapatan.
Sekda juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menertibkan penggunaan kendaraan dinas agar sesuai peruntukannya.
Ia mengingatkan bahwa ASN yang telah pensiun wajib mengembalikan kendaraan dinas yang sebelumnya digunakan.
“Kami disiplin untuk itu, bagi ASN pengguna kendaraan dinas yang pensiun harus mengembalikan kendaraan,” ujarnya.
Menurut Ferdinandus, sebagian kendaraan dinas yang digunakan pensiunan ASN telah dikembalikan. Namun masih terdapat kendaraan dengan plat lama sehingga pembayaran pajaknya tercatat masuk ke Provinsi Papua, bukan Papua Selatan.
Pemprov berharap percepatan perubahan plat nomor kendaraan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus memastikan seluruh potensi pendapatan daerah tercatat optimal di Papua Selatan. (**)
