Panitia Musda Flobamora Papua Selatan Klarifikasi Isu “Musda Dadakan” dan Tegaskan Proses Sesuai AD/ART

Merauke, Info Papua Selatan — Panitia Musyawarah Daerah (Musda) I Ikatan Keluarga Flobamora (IKF) Provinsi Papua Selatan menegaskan bahwa pelaksanaan Musda pertama di wilayah tersebut berjalan sesuai mekanisme organisasi dan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKF Provinsi Papua.

Klarifikasi ini disampaikan oleh Ketua Panitia Musda, Daniel J. Taraneno, S.Pd., M.Pd., bersama Anggota Steering Committee (SC), Edoardus Ga’e, S.Fil., dalam konferensi pers di Hotel Halogen Merauke, Jumat (17/10/2025). 

Penjelasan ini sekaligus meluruskan berbagai informasi yang dianggap menyesatkan terkait pelaksanaan Musda I IKF Papua Selatan yang telah menghasilkan kepengurusan baru.

Daniel menjelaskan bahwa tudingan Musda dilaksanakan secara mendadak tidak benar.

Menurutnya, kepanitiaan telah dibentuk sejak April 2025 berdasarkan rekomendasi Musda V IKF Provinsi Papua tahun 2024, yang memandatkan pembentukan struktur IKF di seluruh daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua.

“Justru Papua Selatan termasuk yang paling awal menindaklanjuti rekomendasi itu. Kepanitiaan kami sudah terbentuk sejak April dan sempat tertunda tiga kali karena faktor teknis dan konsolidasi antarkabupaten,” jelas Daniel.

Ia menegaskan, seluruh undangan dan pemberitahuan kepada pengurus IKF di empat kabupaten — Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Asmat — telah dilakukan secara resmi. Setiap kabupaten memiliki kesempatan mengusung satu calon ketua, termasuk 12 tungku Flobamora dan tiga organisasi profesi yang juga memiliki hak suara.

“Daftar calon sudah kami edarkan satu minggu sebelum acara, bahkan masih kami beri waktu sampai hari pembukaan seminar untuk melengkapi berkas,” ujarnya.

Seluruh peserta yang hadir, lanjut Daniel, membawa surat rekomendasi resmi dari pengurus kabupaten masing-masing dan difasilitasi panitia selama kegiatan di Hotel Halogen Merauke.

Menanggapi isu bahwa pelaksanaan Musda mencederai martabat masyarakat Flobamora, Daniel menegaskan bahwa semua tahapan sidang dan tata tertib mengacu sepenuhnya pada AD/ART IKF Provinsi Papua — termasuk bendera, logo, dan himne organisasi yang digunakan.

“Kami belum punya AD/ART baru di tingkat Papua Selatan, jadi seluruh aturan kami adopsi dari provinsi induk. Semua mekanisme mengikuti pola yang berlaku di IKF Papua,” terang Daniel.

Sementara itu, Edoardus Ga’e menambahkan bahwa dalam AD/ART yang diadopsi itu juga secara jelas disebutkan keanggotaan mencakup suami atau istri dari warga asal NTT, yang berarti memiliki hak yang sama dalam organisasi.

“Entah suami atau istri salah satunya orang NTT, maka dia diakui sebagai anggota sah. Artinya dia punya hak memilih dan hak dipilih,” tegas Edoardus.

Menurut Edoardus, voting yang terjadi dalam forum Musda bukan untuk memilih ketua, tetapi saat pembahasan tata tertib.

“Itu penting diluruskan. Voting terjadi hanya ketika membahas tatib, bukan pemilihan ketua. Setelah itu, sidang berjalan normal hingga penetapan presidium dan pemilihan,” ujarnya.

Baik Daniel maupun Edoardus sama-sama menegaskan bahwa pelaksanaan Musda I Flobamora Papua Selatan tidak memiliki kaitan dengan kepentingan politik.

Mereka menilai, tudingan semacam itu tidak berdasar karena kegiatan tersebut murni forum kekeluargaan dan persaudaraan warga NTT yang berdomisili di Tanah Papua Selatan.

“Ini bukan tahun politik, dan tidak ada siapa pun yang membackup kami secara politik. Ini murni gagasan anak-anak Flobamora untuk membangun persaudaraan,” kata Edoardus.

“Kami semua ingin agar Flobamora bisa menjadi wadah yang memperkuat hubungan antarsesama perantau, sekaligus mendukung masyarakat asli Papua dan pemerintah daerah,” tambah Daniel.

Sebagai penutup, Panitia Musda I IKF Papua Selatan mengajak seluruh warga NTT di Papua Selatan untuk tetap menjaga kekompakan dan tidak terprovokasi oleh isu yang tidak berdasar.

“Mari kita jaga semangat kekeluargaan. Flobamora ini rumah besar bagi semua, bukan ruang perpecahan,” pungkas Daniel. (LBS)

Editor: Lamberth