Papua Selatan Perkuat Kelembagaan Otsus, Fokus Cari Solusi bagi Masyarakat Asli Papua

Merauke, 10 Juni 2026 – Pemerintah Provinsi Papua Selatan berupaya memperkuat kapasitas dan kinerja kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) guna menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat asli Papua setelah 25 tahun pelaksanaan kebijakan tersebut.

Komitmen itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, saat membuka kegiatan Penguatan Kapasitas dan Kinerja Kelembagaan Otonomi Khusus di Hotel Halogen Merauke, Rabu (10/6/2026).

Menurut Guritno, penguatan kapasitas dan kelembagaan Otsus menjadi langkah penting karena berbagai tantangan masih ditemukan di lapangan meskipun Otsus telah berjalan selama seperempat abad.

“Kegiatan ini penting karena selama 25 tahun pelaksanaan Otsus masih ada berbagai permasalahan yang kita hadapi. Karena itu kita perlu mencari solusi yang dapat diterapkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat Papua Selatan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa setiap provinsi di Tanah Papua memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda dalam pelaksanaan Otsus. Meski demikian, semangat dan tujuan Otsus tetap sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otsus serta Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan Nomor 107 Tahun 2021.

Menurutnya, tantangan utama saat ini adalah bagaimana menyesuaikan berbagai regulasi dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.

“Bagaimana kita menyesuaikan aturan-aturan itu dengan kebiasaan hidup masyarakat, tetapi juga bagaimana kita menerapkannya sesuai aturan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, Guritno berharap lembaga pemerintahan, DPR Papua Selatan, serta organisasi perangkat daerah yang menangani urusan Otsus dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menilai, keberhasilan Otsus harus dapat dibuktikan melalui perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

“Kalau masih sama berarti belum ada kemajuan. Kalau ada kemajuan berarti ada pembangunan. Pembangunan itu adalah perubahan dan transformasi, membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada, dan yang sudah ada tetapi belum sempurna menjadi lebih baik,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Guritno juga menyoroti sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama, salah satunya sektor pendidikan. Ia menjelaskan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan di bidang pendidikan masih terbatas, terutama pada pelayanan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan perguruan tinggi.

Saat ini Papua Selatan baru memiliki satu SLB. Karena itu, pemerintah berencana membangun SLB di empat kabupaten, yakni Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel agar akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus semakin merata.

Selain pendidikan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga dinilai perlu menjadi pembahasan komprehensif dalam penguatan kelembagaan Otsus.

Guritno berharap hasil kegiatan tersebut tidak berhenti pada diskusi semata, melainkan dapat diterapkan secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pelaksanaan Otsus sebagai instrumen yang benar-benar mampu menghadirkan perubahan sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Menurutnya, masih banyak masyarakat asli Papua yang hidup dalam kondisi sederhana dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah maupun seluruh pihak terkait.

“Seharusnya kita bahagiakan mereka supaya tidak lagi seperti itu. Ini perlu menjadi perhatian bersama bagaimana hati kita menggerakkan badan kita untuk bisa mengubah hidup orang asli Papua supaya bisa hidup layak seperti manusia lainnya,” ujar Guritno.

Melalui penguatan kapasitas kelembagaan Otsus, Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat lebih tepat sasaran, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi Orang Asli Papua di wilayah Papua Selatan.