
Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) naik kelas melalui pendampingan usaha, akses pasar, dan bantuan modal agar mampu meningkatkan ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Melalui sosialisasi perlindungan konsumen yang digelar Disperindagkop Papua Selatan di Merauke, pemerintah menegaskan pentingnya solusi nyata bagi pelaku usaha lokal, termasuk membuka akses kemitraan dengan hotel, perusahaan, dan instansi sebagai pasar tetap bagi produk masyarakat OAP.
Asisten I Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, membuka sosialisasi perlindungan konsumen bagi pelaku usaha OAP di Merauke.
Merauke – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) tidak hanya memahami cara berdagang yang baik, tetapi juga memiliki akses pasar dan peluang usaha yang jelas agar mampu meningkatkan pendapatan keluarga secara berkelanjutan.
Upaya itu dilakukan melalui kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen yang digelar Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Disperindagkop) Provinsi Papua Selatan selama tiga hari, Selasa-Kamis (19-21/5/2026), di Hotel Corein Merauke.
Sebanyak 25 pelaku usaha lokal OAP mengikuti kegiatan tersebut untuk mendapatkan pemahaman terkait perlindungan konsumen, standar harga, hingga kualitas pemasaran produk usaha masyarakat lokal.
Mewakili Gubernur Papua Selatan, Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, mengatakan pemerintah ingin pembangunan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke kampung, distrik, dan wilayah terpencil.
Menurutnya, sosialisasi seperti ini tidak boleh berhenti hanya pada penyampaian materi, tetapi harus disertai solusi nyata bagi pelaku usaha kecil OAP.
“Karena kita biasa sosialisasi terus kasi tinggal, tidak tau mereka lanjut berjualan atau setelah sosialisasi mereka mengeluh,” kata Guritno saat membuka kegiatan tersebut di Hotel Corein Merauke, Selasa (19/5/2026).
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu hadir mendampingi pelaku usaha OAP hingga mampu mandiri dan memiliki pasar tetap untuk menjual produknya.
“Kadang kala pedagang kecil, para pengusaha OAP ini kita suruh usaha bidang tertentu tetapi kita tidak tunjukan pasarnya dimana, mereka tidak tau harus jual kemana,” ujarnya.
Guritno menilai kehadiran banyak perusahaan di Papua Selatan harus menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal. Karena itu, dinas terkait diminta proaktif menghubungkan pedagang kecil OAP dengan perusahaan atau instansi yang membutuhkan pasokan bahan makanan dalam jumlah besar.
“Sehingga mereka mungkin bisa disuplai dari usaha masyarakat atau pedagang kecil OAP di Papua Selatan,” katanya.
Menurut dia, pola seperti itu akan membantu masyarakat memperoleh pendapatan tetap dari hasil usaha yang dijalankan.
“Jadi, jangan hanya bikin sosialisasi tanpa solusi, itu yang kami harapkan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Guritno juga mendorong agar hotel-hotel dan pelaku usaha besar di Merauke didata kebutuhannya, mulai dari sayur, buah, hingga kebutuhan lainnya, lalu dipasok oleh pedagang dan petani OAP.
Ia menyebut persoalan utama masyarakat selama ini bukan hanya kemampuan produksi, tetapi minimnya akses pasar.
“Sejak dulu sampai sekarang masalahnya tidak ada pasar,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta adanya regulasi yang benar-benar berpihak kepada masyarakat agar program pemberdayaan ekonomi OAP dapat berjalan efektif dan tidak berhenti sebatas wacana.
Selain mendapatkan materi sosialisasi, para peserta juga direncanakan menerima bantuan modal usaha langsung dari pemerintah. Bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan usaha masyarakat.
Guritno juga meminta peserta aktif bertanya selama kegiatan berlangsung agar pemahaman mereka terhadap pengelolaan usaha semakin meningkat.
Dalam sambutannya, ia turut menyinggung pemanfaatan dana otonomi khusus (Otsus) yang menurutnya harus benar-benar digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua.
“Keseluruhan dana otsus digunakan untuk OAP guna membangun mereka agar hidup setara dengan orang-orang lain,” kata Guritno.