Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
“Penguatan peran masyarakat dalam pencegahan kebakaran juga harus menjadi perhatian kita,” katanya.
istimewa
MERAUKE – Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Tanah Papua dinilai tidak akan maksimal tanpa melibatkan masyarakat adat yang hidup dan beraktivitas di sekitar kawasan hutan.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong jajaran dinas kehutanan di enam provinsi se-Tanah Papua lebih proaktif membangun komunikasi dengan masyarakat, terutama kepala suku, ketua adat dan pemangku kepentingan adat lainnya.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan Regional Papua Tahun 2026 di Bell Hotel Merauke, Senin (24/8/2026).
Menurut Paskalis, pengendalian karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan aparat. Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena mereka berada paling dekat dengan kawasan hutan dan mengetahui kondisi wilayahnya.
Karena itu, ia meminta kepala dinas kehutanan menjadi penggerak utama dalam membangun koordinasi lintas sektor sekaligus membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat.
“Kepala-kepala dinas harus lebih proaktif, lebih membuka diri. Jangan karena menjadi kepala dinas kehutanan, kemudian tinggal dalam hutan. Harus bisa membuka diri dan membangun komunikasi yang baik dengan siapa pun,” tegas Paskalis.
Dalam forum tersebut, Paskalis secara khusus menyoroti belum hadirnya perwakilan pemangku adat.
Padahal, menurutnya, aspek adat perlu mendapatkan perhatian dalam merumuskan strategi pencegahan karhutla karena aktivitas pembakaran lahan di sejumlah wilayah juga berkaitan dengan praktik dan kepentingan masyarakat setempat.
“Hari ini saya lihat belum ada satu ketua lembaga adat pun, belum ada satu ketua suku, ketua adat pun. Padahal alasan yang kita temukan di lapangan juga alasan adat. Mereka membakar hutan karena adat,” ujarnya.
Paskalis meminta pemerintah daerah ke depan lebih aktif menghadirkan pemangku adat dalam pembahasan maupun penyusunan strategi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan memiliki posisi strategis. Selain melakukan pencegahan, masyarakat dapat menjadi pihak pertama yang memberikan informasi apabila muncul potensi titik api.
“Penguatan peran masyarakat dalam pencegahan kebakaran juga harus menjadi perhatian kita,” katanya.
Paskalis juga meminta hasil rapat koordinasi tidak berhenti sebagai pembahasan di dalam forum, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak di daerah.
Ia berharap hasil survei yang dilakukan Kementerian Kehutanan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan.
Dengan dukungan data dan teknologi, koordinasi lintas sektor serta keterlibatan masyarakat dan pemangku adat, Paskalis optimistis pengendalian karhutla di Tanah Papua dapat dilakukan lebih efektif.
“Kami yakin, dengan koordinasi yang kuat, dukungan data dan teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat, upaya pengendalian kebakaran hutan di Tanah Papua dapat kita lakukan secara lebih pasti,” katanya
