Pemetaan Wilayah Berbasis Etnografi Dinilai Kunci Perencanaan Tepat Sasaran di Papua Selatan

Merauke — Upaya memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan di Papua Selatan kembali ditekankan melalui FGD ke-II kajian pemetaan wilayah berbasis etnografi yang digelar Bapperida Papua Selatan, Kamis (20/11/2025). Lewat forum ini, pemerintah ingin memastikan bahwa data riset dan kajian ilmiah benar-benar dipakai sebagai dasar perencanaan.

Asisten III Bidang Umum Setda Papua Selatan, Alberth A. Rapami, yang mewakili Gubernur Apolo Safanpo membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya memanfaatkan hasil riset secara maksimal. Ia menyebut riset tidak boleh berakhir sebagai dokumen semata. “Hasil riset ini dipakai dalam perencanaan-perencanaan seluruh OPD, apalagi riset menyangkut manusia,” ujarnya.

Menurutnya, etnografi memberikan gambaran utuh tentang cara hidup dan dinamika sosial masyarakat melalui observasi dan partisipasi langsung. Data tersebut, bila digunakan dengan benar, akan meminimalkan kesalahan perencanaan pemerintah. “Peneliti ini turun langsung melakukan wawancara dan diskusi dengan masyarakat di empat kabupaten,” jelas Alberth.

Ia menilai kerja sama Bapperida dengan universitas lokal sudah tepat karena mereka memahami kondisi sosial budaya empat kabupaten: Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Namun ia mempertanyakan apakah kajian-kajian tersebut telah menjadi rujukan dalam penyusunan program pemerintah. Hal itu menurutnya menjadi persoalan utama dalam tata kelola perencanaan.

Alberth juga menyinggung pesan Gubernur Apolo Safanpo tentang kesenjangan antara kemampuan pemerintah dan universitas dalam hal riset. “Pemerintah daerah mempunyai dana tetapi tidak mempunyai SDM yang mampu melakukan riset, sementara lembaga pendidikan mempunyai SDM yang banyak tetapi tidak mempunyai dana,” katanya. Karena itu, kolaborasi keduanya dinilai penting.

Dalam forum itu, Alberth memaparkan kembali amanat UU Pemerintahan Daerah 2014 yang mengharuskan percepatan kesejahteraan masyarakat berbasis pelayanan, pemberdayaan, peran serta, dan keadilan. Prinsip tersebut menurutnya harus melekat dalam penggunaan data riset oleh OPD.

Ia juga menekankan pentingnya pemetaan wilayah sebagai dasar pembangunan ruang dan kota. Kajian ini mencakup analisis data geografis yang sangat berguna dalam menentukan arah pembangunan sesuai karakteristik lokal.

Selain memaparkan harapan, Alberth juga menyampaikan kekhawatiran mengenai tindak lanjut hasil riset. “Problem adalah apakah FGD ini digunakan untuk perencanaan atau tidak,” katanya. Karena itu, ia meminta Bapperida Papua Selatan mensosialisasikan hasil kajian secara lebih luas, sehingga seluruh OPD memahami dan menggunakannya dalam penyusunan program.

FGD ini juga diikuti secara daring oleh Kepala Bapperida dari empat kabupaten di Papua Selatan, yang memberikan tanggapan dan masukan terkait pemanfaatan hasil riset dalam pembangunan daerah.

Penulis : Joseph R

Editor: Ronald R