Pemprov Papua Selatan Ajak Seluruh OPD Perkuat Keamanan Siber untuk Lindungi Layanan Publik

Merauke – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak seluruh perangkat daerah membangun budaya keamanan siber guna melindungi data pemerintah dan memastikan layanan publik berbasis digital tetap berjalan aman, andal, dan terpercaya.

Ajakan tersebut disampaikan Asisten III Bidang Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan, Alberth A. Rapami, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan Siber dan Persandian pada Provinsi Baru yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua Selatan, Merauke, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan tersebut diikuti peserta dari lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pemerintah kabupaten di wilayah Papua Selatan.

“Saya juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk membangun budaya siber keamanan informasi,” kata Alberth dalam sambutannya.

Menurut Alberth, keamanan siber bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola teknologi informasi, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh aparatur pemerintah. Setiap pegawai memiliki peran dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang menjadi aset penting pemerintah daerah.

“Melalui sinergi, kolaborasi dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan saya yakin Papua Selatan mampu membangun ekosistem digital pemerintahan yang aman, tangguh dan terpercaya guna mendukung percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebagai provinsi yang relatif baru, Papua Selatan terus membangun tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam proses tersebut, transformasi digital menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi pemerintahan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Namun, seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, ancaman siber juga semakin kompleks. Alberth mengingatkan bahwa serangan terhadap sistem informasi pemerintah, kebocoran data, penyalahgunaan informasi, hingga gangguan terhadap pelayanan publik dapat terjadi apabila keamanan siber tidak dikelola dengan baik.

Karena itu, menurutnya, keamanan siber dan persandian tidak lagi sekadar urusan teknis, melainkan telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan ekosistem digital masyarakat.

“Keamanan informasi merupakan pondasi yang harus diperkuat agar seluruh sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat berjalan secara aman, andal dan berkelanjutan,” katanya.

Alberth menilai bimtek tersebut memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan maupun pemerintah kabupaten di wilayah Papua Selatan.

Melalui kegiatan itu, peserta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola keamanan siber pemerintahan, manajemen risiko keamanan informasi, penanganan insiden siber, pengelolaan persandian dan pengamanan informasi, serta langkah-langkah pengamanan sistem elektronik pemerintah.

Ia berharap seluruh pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan tidak berhenti pada ruang kelas, tetapi dapat diterapkan di masing-masing unit kerja untuk memperkuat ketahanan siber daerah secara menyeluruh.

“Dengan demikian, Papua Selatan dapat membangun sistem pemerintahan digital yang semakin kuat dan mampu memberikan pelayanan yang aman kepada masyarakat,” pungkasnya.