Pemprov Papua Selatan Dorong Pemetaan Kelompok Rentan

Merauke - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Selatan terus berupaya mendorong pemetaan kelompok rentang 

Salah satu upaya yakni workshop pemetaan kelompok rentan dan persiapan penyelenggaran forum tematik pra-musrenbang Papua Selatan tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Swissbel-hotel Merauke, Kamis (12/2/2026).

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mewakili Gubernur Apolo Safanpo menyampaikan sambutan menyebut Papua Selatan memiliki visi pembangunan yang menegaskan bahwa pemerintah daerah harus hadir secara adil, inklusif dan kreatif bagi seluruh lapisan masyarakat demi membangun manusia Papua yang bermartabat.

Ia mengatakan, kelompok rentang termasuk perempuan, anak dan penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), orang asli Papua serta kelompok marjinal lainnya seringkali berada di posisi paling terdampak.

Namun, lanjut dia, paling sedikit terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, kondisi ini harus diperbaiki bersama. Setiap warga memilik hak yang sama untuk didengar, dipertimbangkan dan dilibatkan dalam menentukan arah pembangunan daerah

"Workshop yang dilaksanakan hari ini merupakan upaya membangun sistem perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan terstruktur,"kata dia.

Guritno menegaskan, pemetaan kelompok rentang yang dilakukan melalui kegiatan ini bakal menjadi dasar untuk memastikan bahwa forum tematik pra musrenbang, tidak dilaksanakan secara seremonial melainkan menjadi ruang partisipasi yang bermakna.

"Saya mengapresiasi Bapperida Papua Selatan dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Papua Selatan yang telah mengambil peran strategis dalam mendorong agenda ini,"ujarnya.

Guritno mengaku menghargai kontribusi program SKALA sebagai mitra pembangunan yang secara konsisten mendukung penguatan tata kelola pembangunan daerah yang berpartisipatif dan berbasis data.

Kehadiran organisasi masyarakat sipil  dalam kegiatan ini menjadi sangat penting lantaran selama ini berkoordinasi dengan kelompok rentang, memahami kondisi ril dan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah

"Bapperida dan tim SKALA mari mendefinisikan kembali siapa-siapa yang masuk kelompok rentang, ada kelompok rentang yang mungkin tidak mendapatkan perhatian," katanya.

Dana Otonomi khusus (otsus) sudah cukup lama diberlakukan tetapi ada masyarakat yang masih hidup tidak layak sebagai manusia, artinya mereka juga tidak mendapatkan hak.

"Kita lihat masih banyak masyarakat yang masih tinggal di pinggir jalan, menggunakan peti kemas dan terpal. Mereka harus mendapatkan perhatian,"ujarnya.

Lanjut dia, dana Otsus harus direnakan untuk membagun mereka, agar kedepan jangan ada lagi kehidupan seperti ini.

"Artinya kita harus membuat program supaya mereka bisa hidup layak, bisa tinggal dalam rumah yang layak. Ini harus menjadi perhatian bagi Pemprov Papua Selatan dalam hal ini Bapperida yang membuat perencanaan,"kata dia.

Agustinus menegaskan perencanaan itu harus menyentuh dan merubah kehidupan mereka dimasa mendatang. Pembangunan berarti membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada, dan mengubah sesuatu yang sudah ada tetapi belum sempurna dibuat menjadi lebih sempurna.

Membangun manusia merupakan bagian dari sistem perencanaan itu. Bapperida harus membuat perencanaan lebih komprehensif.

"Saya berharap melalui workshop inj dapat menghasilkan pemetaan yang akurat, konferenship, dan konstektual terhadap kelompok rentang di Papua Selatan,"katanya.

Bukan hanya pemetaan, tapi bagimana melaksanakan apa yang sudah direncanakan, harus ada target tertentu.

Guritno mengajak seluruh peserta workshop mengikuti dengan sungguh- sungguh, terbuka, konstruktif. 

"Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai langkah nyata untuk memperkuat pembangunan Papua Selatan yang inklusif, adil dan berkelanjutan,"ujarnya.

Sekedar informasi, usai menyampaikan sambutan, Agustinus Joko Guritno mewakili Gubernur Apolo Safanpo membukan kegiatan tersebut dengan menabuh tifa. (*)