Pemprov Papua Selatan Dorong Penataan UPTD RSUD Merauke dan Kimam

MERAUKE, IPS — Penataan kelembagaan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Merauke dan Kimam menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Pemprov mendorong agar rancangan peraturan yang mengatur kelembagaan perangkat daerah disempurnakan sehingga hasilnya dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

Hal itu dibahas dalam rapat evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Merauke di Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (5/10/2026). Rapat tersebut menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Merauke Nomor 00.8.1.1/4999 tanggal 30 September 2026 tentang permohonan konsultasi rancangan peraturan daerah mengenai kelembagaan perangkat daerah.

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Selatan, Samuel R. Kamarka, menilai rancangan yang telah disusun pada prinsipnya sudah cukup baik. Namun, sejumlah bagian masih perlu ditelaah, termasuk substansi rancangan dan dampaknya, agar selaras dengan ketentuan yang berlaku.

“Saya kira apa yang kita lakukan hari ini bukanlah untuk saling menyalahkan ataupun mencari kekurangan dari pihak tertentu,” katanya.

Menurut Samuel, pembahasan perlu diarahkan untuk mencari rumusan yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Direktur RSUD Merauke, dokter Dewi, dan jajarannya yang hadir dalam pembahasan tersebut.

“Karena itu, saya berharap setelah penyerahan ini kita masih dapat membahas bersama beberapa hal yang mungkin masih perlu diperbaiki atau disempurnakan,” ujarnya.