Pemprov Papua Selatan Tegaskan Pembangunan Inklusif Berpihak pada Orang Asli Papua

Merauke – Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya memastikan pembangunan daerah berjalan adil dan inklusif dengan melibatkan Orang Asli Papua serta kelompok rentan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.

Komitmen tersebut disampaikan Asisten I Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, mewakili Gubernur Apolo Safanpo dalam Forum Tematik Kelompok Rentan Pra Musrenbang (Fortembang) di Hotel Halogen Merauke, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, Papua Selatan merupakan bagian dari wilayah Proyek Strategis Nasional sehingga keterlibatan masyarakat sangat krusial dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan daerah.

“Perlu kita sadari bahwa Papua Selatan juga merupakan bagian dari wilayah proyek strategi nasional,” kata Agustinus Joko Guritno.

Ia menjelaskan, keterlibatan masyarakat khususnya Orang Asli Papua sangat penting tidak hanya dalam proses perencanaan, tetapi juga dalam mengawal pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat Papua Selatan.

Sebagai provinsi baru, Pemprov Papua Selatan berkomitmen memastikan pembangunan dilaksanakan secara adil, inklusif, serta berpihak pada kelompok rentan.

“Komitmen ini telah dituangkan dalam kebijakan daerah, termasuk melalui penetapan panduan penyelenggaraan forum tematik kelompok rentan pra-Musrenbang yang akan kita luncurkan,” ujarnya.

Panduan Fortembang yang diluncurkan disebut bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis untuk mendorong transformasi perencanaan pembangunan daerah.

Kebijakan partisipatif tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 serta Surat Edaran Kemendagri Nomor 000.8.2.6/829/Bangda tanggal 27 Januari 2026 tentang panduan partisipasi masyarakat dan kelompok rentan dalam Musrenbang RKPD tematik.

Melalui Fortembang, pemerintah berharap proses perencanaan pembangunan semakin responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat Papua Selatan. (Tom)