Perempuan Papua Selatan Rumuskan Arah Perjuangan Baru dalam Kongres Perdana

Merauke, 24/11/2025 - Perempuan Asli Papua Selatan merumuskan arah perjuangan baru dalam Kongres I Perempuan Asli Papua Selatan yang berlangsung di Swiss-Belhotel Merauke pada 24–25 November 2025. Sebanyak 400 perempuan adat dari empat kabupaten hadir untuk menyusun agenda bersama terkait identitas budaya, pemberdayaan, serta peningkatan peran perempuan dalam ruang publik.

Kongres dibuka dengan laporan Ketua Tim Formatur, Natalia Pascalina Teraka, S.KM, yang menyampaikan bahwa perempuan Papua Selatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses pendidikan, posisi yang kurang setara dalam struktur adat, dan minimnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Ia menyebut forum ini sebagai ruang konsolidasi untuk menyatukan aspirasi perempuan adat dari seluruh wilayah.

Kegiatan dihadiri oleh Gubernur Papua Selatan, MRP Papua Selatan, FORKOPIMDA provinsi dan kabupaten, tokoh adat, serta organisasi perempuan dari tingkat provinsi dan kabupaten. Peserta berasal dari berbagai ikatan perempuan adat, masing-masing mengirimkan 40 delegasi, antara lain dari suku Malind, Auyu, Wambon, Asmat, Wiyaghar, Yaghai, Kombay–Korowai–Wanggom, serta Muyu.

Rangkaian agenda mencakup diskusi panel, sidang komisi pembahasan AD/ART, penyusunan pokok program kerja organisasi, perumusan syarat bakal calon ketua umum, dan penetapan rekomendasi kongres. Pemilihan ketua dan pelantikan pengurus menjadi bagian dari kegiatan dua hari tersebut.

Kongres mengusung tema “Perempuan Asli Papua Selatan Merawat Identitas, Bersatu untuk Perubahan, dan Berdaya untuk Masa Depan.” Tema ini diarahkan untuk memperkuat identitas budaya perempuan adat, memperluas ruang representasi di berbagai sektor, dan meningkatkan kapasitas perempuan dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.

Panitia berharap hasil kongres dapat menjadi pijakan awal pembentukan organisasi resmi Perempuan Asli Papua Selatan serta menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan adat. Gubernur Papua Selatan dijadwalkan membuka secara resmi kegiatan tersebut. (RR)